 |
| Mahasiswa dan driver ojol menggelar demonstrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Gelombang aksi unjuk rasa terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Aksi ini bermula dari kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap fantastis.
Situasi memanas setelah insiden tragis menimpa seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tewas dilindas mobil rantis Brimob. Kejadian ini memicu kericuhan di sejumlah daerah.
Menanggapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penegakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kerusuhan. Ia juga menyatakan bahwa pimpinan DPR akan mencabut kenaikan tunjangan anggotanya.
Di tengah gejolak ini, beredar daftar tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR. Berdasarkan unggahan akun Instagram @malakaproject.id, terdapat 17 tuntutan jangka pendek dengan batas waktu pelaksanaan hingga 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi hingga 31 Agustus 2026.
17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline 5 September 2025)
Untuk Presiden Prabowo:
Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hindari kriminalisasi demonstran.
Bentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan seluruh korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus, dengan mandat jelas dan transparan.
Untuk DPR:
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
4. Publikasikan transparansi anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas lainnya.
5. Dorong Badan Kehormatan DPR menindak anggota bermasalah, termasuk pemeriksaan melalui KPK.
Untuk Ketua Umum Partai Politik:
6. Pecat atau beri sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat selama krisis.
8. Libatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Untuk Kepolisian:
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan kekerasan aparat dan patuhi SOP pengendalian massa.
11. Tangkap dan proses hukum anggota serta komandan yang melanggar HAM dan melakukan kekerasan.
Untuk TNI:
12. Kembalikan anggota TNI ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Sektor Ekonomi:
15. Pastikan upah layak bagi seluruh pekerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.
16. Ambil langkah darurat mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline 31 Agustus 2026)
Lakukan reformasi besar-besaran DPR, termasuk audit independen, standar tinggi bagi anggota, dan penghapusan fasilitas istimewa.
Reformasi partai politik dan perkuat pengawasan eksekutif, termasuk transparansi laporan keuangan.
Susun reformasi perpajakan yang adil, batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, dan evaluasi alokasi APBN.
Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor dengan penguatan KPK dan UU Tipikor.
Reformasi kepemimpinan dan sistem Polri agar profesional, humanis, dan desentralisasi fungsi polisi.
TNI kembali ke barak, hentikan mandat TNI di proyek sipil, termasuk revisi UU TNI.
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen seperti Ombudsman dan Kompolnas.
Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk perlindungan masyarakat adat, evaluasi UU Ciptakerja, serta audit tata kelola BUMN.(da*)
