 |
| Areal sawit. |
Kuansing, Rakyatterkini.com - PT Adimulia Agrolestari (AA) dikabarkan tengah mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan sawit seluas sekitar 2.533 hektare di dua Kecamatan yaitu Singingi Hilir dan Logas Tanah Darat, Kuansing.
Untuk dapat mengajukan perpanjangan HGU, perusahaan terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur perundang-undangan, salah satunya yaitu memfasilitasi pengembangan kebun bagi masyarakat sekitar minimal 20% dari luas izin usahanya.
Program ini dibuat pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lahan melalui kemitraan produktif. Adapun ketentuan aturan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) ini, adalah Permentan Nomor 18 Tahun 2021.
Masyarakat sekitar atau pekebun penerima kegiatan FPKMS berdasarkan regulasi harus tergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan pekebun seperti, kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani atau koperasi.
Informasi yang diperoleh wartawan di lapangan, kewajiban FPKMS minimal 20% dari PT AA untuk masyarakat sekitar perkebunan sudah disepakati dan saat ini dalam proses penetepan calon pekebun dan calon lahan berdasarkan prioritas penerima.
Khusus di wilayah Singingi Hilir ada 4 desa mendapatkan kegiatan FPKMS dari PT AA, yaitu desa Sukamaju, Beringin Jaya, Sukadamai dan desa Sumber Jaya. Sebanyak 140 hektare kebun sawit dari perusahaan akan diserahkan kepada kelompok tani 4 desa tersebut.
Sumber media ini, mengatakan, sebelumnya pemerintah desa bersama pihak kecamatan dan kabupaten telah beberapa kali melakukan pertemuan. Dari pertemuan itu, sudah disepakati calon penerima serta luasan lahan masing-masing desa.
"Hasil kesepakatan, kegiatan FPKMS untuk 4 desa ini jumlah lahannya 140 hektare. Pembagian untuk kelompok tani desa Sukamaju disepakati 62 hektare, namun anehnya belakangan infonya malah berkurang menjadi 46 hektare.
Pengurangan ini saya nilai sangat tidak proporsional dan tidak adil, karena keberadaan HGU ini secara lebih luas berada di wilayah desa Sukamaju. Sebab itu, kita minta Pak Paino selaku GM PT AA lebih profesional dan proporsional menyikapi hal ini," tegas sumber media ini.
General Manager (GM) PT AA, Paino Haryanto, menyatakan klarifikasinya terkait hal teknis perpanjangan HGU PT AA. Dikatakan, pengurusan HGU itu dilakukan langsung oleh tim legal perusahaan, dan dirinya mengaku sama sekali tidak terlibat dalam pengurusan tersebut.
"Kalau ada pihak yang keberatan atau ada yang ingin dipertanyakan silahkan tanyakan, konfimasi ke bagian legal perusahaan. Karena itu bukan domain saya, dan saya tidak ikut serta dalam pengurusan perpanjangan HGU tersebut," jelas Paino, dikonfirmasi awak media di Teluk Kuantan, Kamis (4/9/2025).
Sementara itu, Kadisbunnak Kuansing, Andriyama melalui Kabid P2P, Aprizal membenarkan bahwa proses perpanjang HGU PT AA sesuai kewenangan Disbunnak saat ini dalam tahap verifikasi untuk penerbitan SK penetapan sesuai perundang-undangan.
"Untuk perpanjangan HGU harus merealisasikan FPKMS minimal 20%. PT AA sebelumnya sudah merealisasikan itu untuk pekebun di desa Bumi Mulya, Logas Tanah Darat. Sebenarnya pembagian lahan untuk 4 desa itu bukan kegiatan FPKMS, tapi itu hibah dari perusahaan melalui pemda.
Yang menentukan pembagiannya adalah pihak BPN berdasarkan peta luasan. Tapi ada desa yang protes porsi lahannya dikurangi, nanti kita cek ulang kelapangan. Yang pasti pembagian dilakukan secara proporsional berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama," jelas Aprizal. (hend)
