Arosuka, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat, melalui Dinas Kesehatan, mendorong seluruh apotek dan toko obat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan.
Wakil Bupati Solok, Candra, saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Kefarmasian pada Kamis (3/9), menekankan bahwa penyalahgunaan obat telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak, termasuk pelaku usaha farmasi.
“Dua bulan lalu, kami sudah berdiskusi dengan Dinas Kesehatan terkait maraknya penyalahgunaan obat-obatan di wilayah kita,” ujarnya. Candra menambahkan, Kabupaten Solok saat ini termasuk zona merah untuk masalah sosial seperti kenakalan remaja, tawuran, balap liar, judi daring, dan penyalahgunaan narkoba.
“Yang mengkhawatirkan, penyalahgunaan ini tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi juga mulai menyebar ke nagari-nagari. Kita harus lebih waspada. Obat-obatan yang seharusnya hanya diberikan dengan resep dokter, jangan sampai dijual bebas,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya peran apoteker sebagai mitra strategis pemerintah daerah sekaligus menjadi agen kampanye untuk memerangi narkoba dan penyalahgunaan obat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Zulhendri, menjelaskan bahwa Bimtek Kefarmasian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Bupati beberapa bulan lalu.
“Dalam bimtek ini, kami membahas praktik-praktik berisiko, seperti penjualan antibiotik tanpa resep. Hal ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan resistensi dan berdampak jangka panjang pada kesehatan masyarakat,” jelas Zulhendri. Kegiatan ini menjadi yang pertama di Sumatera Barat yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
Zulhendri menambahkan, kegiatan ini bukan untuk menutup usaha, tetapi untuk membina pelaku usaha agar menjalankan operasional sesuai aturan. “Kami tidak akan langsung menutup usaha yang melanggar, tetapi akan memberikan pembinaan terlebih dahulu. Namun, bagi yang tetap membandel, sanksi akan diberlakukan,” katanya.
Melalui Bimtek Kefarmasian, Pemkab Solok berharap pelaku usaha farmasi lebih sadar dan proaktif menciptakan sistem distribusi obat yang aman, legal, dan bermanfaat bagi masyarakat.(da*)


