Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mendorong terwujudnya tata kelola kearsipan yang lebih tertib, aman, dan terstruktur di seluruh perangkat daerah.
Untuk itu, Biro Umum Setdaprov Sumbar ditunjuk sebagai instansi pembina yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan arsip di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebagai tindak lanjut, Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar menyerahkan 55 box arsip inaktif tahun 2023 kepada Biro Umum. Penyerahan dilakukan oleh Plt. Kepala Biro Adpim, Dirse Novera, kepada Kepala Biro Umum, Edi Dharma, di ruang rapat Biro Adpim pada Kamis (4/9/2025).
Dirse Novera menyampaikan apresiasi terhadap peran Biro Umum yang telah memfasilitasi pengelolaan arsip secara terintegrasi. Menurutnya, langkah ini menjadi kemajuan penting dalam menjaga keteraturan administrasi sekaligus keberlanjutan dokumen pemerintahan.
“Selama ini, pengelolaan arsip inaktif ditangani masing-masing OPD secara mandiri. Kini, dengan adanya integrasi melalui Biro Umum, proses pengelolaan menjadi lebih tertib dan terarah. Ini terobosan yang sangat membantu, terutama bagi kami di Adpim,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar, Edi Dharma, menegaskan pihaknya akan mengelola arsip inaktif yang diterima sesuai standar dan aturan yang berlaku.
“Penyerahan arsip ini bukan sekadar bentuk pengamanan dokumen, tetapi juga komitmen kami menjaga keberlangsungan informasi dan sejarah pemerintahan daerah. Program ini akan terus berlanjut hingga seluruh arsip inaktif OPD di lingkungan Pemprov Sumbar terfasilitasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, program kearsipan ini tidak hanya berfungsi melindungi dokumen, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tentang kode klasifikasi arsip serta Perda Provinsi Sumbar Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kearsipan.
Melalui sinergi antar biro, Pemprov Sumbar berharap sistem kearsipan semakin tertata dengan baik dan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. (da*)


