 |
| Sosialisasi pendaftaran tanah ulayat di Enrekang. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Sulawesi Selatan di Aula Kantor Bupati Enrekang, Kamis (28/8/2025).
Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menegaskan kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk melindungi hak masyarakat hukum adat sekaligus menjaga tanah warisan leluhur agar tetap lestari.
“Pemerintah tidak pernah bermaksud menjadikan tanah ulayat sebagai milik negara, apalagi mengabaikan hak masyarakat demi kepentingan investor. Justru pendaftaran tanah ulayat adalah bentuk hadirnya negara dalam melindungi hak masyarakat adat,” ujarnya.
Rezka menjelaskan, ada tiga prinsip utama dalam pendaftaran tanah ulayat. Pertama, tanah ulayat tidak akan dialihkan menjadi aset negara. Kedua, proses pendaftaran dilakukan dengan menyinergikan hukum adat dan hukum pertanahan nasional agar keduanya dapat berjalan beriringan. Ketiga, pendaftaran tanah ulayat merupakan hak, bukan kewajiban, sehingga keputusan tetap berada di tangan masyarakat adat, sementara negara hadir sebagai fasilitator perlindungan.
Selain itu, terdapat empat manfaat penting dari pendaftaran tanah ulayat. Antara lain memberikan kepastian hukum atas tanah warisan leluhur, melindungi aset adat dari pengambilalihan sepihak, mencegah sengketa akibat ketidakjelasan status lahan, serta memastikan keberadaan tanah ulayat tetap terjaga untuk generasi mendatang.
Rezka menekankan, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari Bank Dunia melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga adat, hingga organisasi masyarakat sipil. Dukungan tersebut mencakup pengawasan, masukan kebijakan, hingga advokasi kepada masyarakat hukum adat.
“Dengan kerja sama multipihak, kami berharap masyarakat adat semakin terdorong mendaftarkan tanah ulayatnya agar hak mereka terlindungi dan kesejahteraan tetap terjaga,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rezka juga menyerahkan sejumlah sertipikat tanah kepada warga Enrekang melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, wakaf, serta aset milik Pemerintah Kabupaten Enrekang.
Sosialisasi ini sekaligus menjadi ruang dialog untuk memperkuat pemahaman masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah ulayat sebagai bentuk perlindungan hukum. Hadir pula Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal ATR/BPN, Suwito; narasumber dari Universitas Hasanuddin, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Kabupaten Enrekang.
Acara ini turut dihadiri Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri, Mohammad Noval; Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Sulawesi Selatan, Syamsuddin K; Kepala Kantor Pertanahan Enrekang, Bustam; Wakil Bupati Enrekang beserta jajaran Forkopimda, serta perwakilan masyarakat hukum adat setempat.(da*)
