 |
| Kementerian ATR/BPN dorong pendaftaran tanah ulayat di Luwu Timur. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Berkelanjutan yang digelar di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada Kamis (28/08/2025).
“Kehadiran kami di Luwu Timur bukan sekadar formalitas, melainkan bukti komitmen negara untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat,” ungkap Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo. Ia menambahkan, “Pendaftaran tanah ulayat bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.”
Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat sekaligus memastikan tanah ulayat tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan generasi mendatang. Proses pengakuan dilakukan secara bertahap, mulai dari identifikasi, verifikasi, hingga penetapan resmi oleh pemerintah daerah. Sosialisasi di Luwu Timur merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2024, yang mendefinisikan tanah ulayat sebagai tanah yang masih dikuasai masyarakat hukum adat dan tidak tumpang tindih dengan hak atas tanah lain.
Didukung oleh Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), Kementerian ATR/BPN menargetkan percepatan pendaftaran tanah ulayat di delapan provinsi, termasuk Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Luwu Timur, Bahri Suli, mewakili Bupati, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah. “Proses ini bukan untuk mengurangi hak adat, melainkan memberikan perlindungan hukum agar hak-hak masyarakat adat terlindungi secara sah di hadapan negara dan hukum positif,” katanya.
Bahri Suli menambahkan, tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan lintas generasi. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.
Sosialisasi di Luwu Timur diisi oleh pemaparan dari Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Universitas Hasanuddin, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan se-Luwu Raya, serta perwakilan organisasi dan masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur.(da*)
