 |
| Demo mahasiswa di gedung DPRD Sumbar. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah akan merespons secara positif 17+8 Tuntutan Rakyat yang disampaikan melalui serangkaian unjuk rasa di Jakarta dan beberapa daerah hingga akhir Agustus lalu.
“Sebagai aspirasi rakyat, pemerintah—yang mendapat mandat dari rakyat—tentu akan menanggapi tuntutan ini secara serius. Mustahil bagi pemerintah untuk mengabaikannya,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/9).
Dalam konteks hukum dan HAM, Yusril menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan, sekaligus tetap menghormati hak asasi manusia. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar aparat bertindak tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum.
Meski begitu, Yusril menekankan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional rakyat. “Masyarakat yang melakukan unjuk rasa tidak akan diganggu karena itu dijamin oleh konstitusi. Namun, mereka yang melakukan pembakaran, perusakan, penjarahan, atau provokasi kejahatan akan ditindak tegas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa hak-hak tersangka harus tetap dilindungi dalam proses hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, menjunjung asas praduga tak bersalah. “Mereka berhak diperiksa sesuai prosedur hukum, didampingi penasihat hukum, dan diperlakukan secara adil,” tambah Yusril.
Yusril menambahkan, apabila terdapat pelanggaran hukum oleh aparat, tindakan tegas juga akan diberikan kepada oknum penegak hukum yang bersangkutan. Untuk memastikan keadilan, Kemenko Kumham Imipas telah berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum. Menteri HAM, Natalius Pigai, juga membentuk tim pengawas agar aparat menjalankan tugasnya sesuai norma HAM.
Selain itu, pemerintah memberikan akses penuh kepada Komnas HAM untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan data, dan menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM selama aksi berlangsung. Yusril menyebut gelombang unjuk rasa ini juga menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss.
“Meskipun begitu, pemerintah tetap menjaga ruang demokrasi. Hanya mereka yang melanggar hukum yang akan ditindak. Rakyat, termasuk mahasiswa, yang menyampaikan aspirasi secara damai, haknya tetap dijamin dan dilindungi,” pungkas Yusril.(da*)
