Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemanfaatan media publik, termasuk bioskop, untuk menyampaikan program pemerintah merupakan hal yang wajar, asalkan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di Jakarta, Minggu (14/9), menanggapi ramainya diskusi mengenai video pendek berisi program Presiden Prabowo Subianto yang diputar di sejumlah bioskop di Indonesia.
“Selama tidak melanggar ketentuan, serta tidak mengganggu kenyamanan dan estetika, penggunaan media publik untuk menyampaikan informasi pemerintah adalah hal yang lumrah,” ujar Prasetyo.
Video berdurasi singkat itu menampilkan rangkuman kegiatan Presiden Prabowo beserta capaian program pemerintah, antara lain: produksi beras nasional mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025; beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat; serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 20 juta penerima sejak 6 Januari 2025.
Video ini diputar sebelum film utama dimulai, dengan pemberitahuan dari pihak bioskop agar penonton tidak merekam tayangan tersebut.(da*)


