 |
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulhas. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengajukan penghentian seluruh hak keuangan dan fasilitas bagi dua kadernya, Uya Kuya dan Eko Patrio. Langkah ini menyusul penonaktifan keduanya dari kursi parlemen.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal DPR. Isinya, permintaan agar seluruh gaji, tunjangan, dan fasilitas anggota dewan yang melekat pada jabatan dihentikan sementara.
“Fraksi PAN telah mengajukan permintaan resmi penghentian seluruh hak yang melekat pada jabatan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas, untuk diproses melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan,” kata Putri dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025.)
Putri menegaskan, keputusan ini menjadi bentuk komitmen PAN dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga. “Selama status nonaktif berlaku, hak-hak itu harus dihentikan,” ujarnya.
Langkah PAN tersebut menambah daftar partai yang mengambil sikap serupa. Sehari sebelumnya, Fraksi Partai NasDem juga meminta penghentian hak keuangan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan artis Nafa Urbach, yang berstatus nonaktif.
Ketua Fraksi NasDem, Viktor Laiskodat, menyebut permintaan itu sebagai upaya menegakkan mekanisme internal partai.
“Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan,” kata Viktor, Selasa, 2 September 2025.
Gelombang permintaan penghentian gaji anggota nonaktif ini menandai babak baru hubungan partai politik dengan kader selebritas yang duduk di parlemen. Jika sebelumnya partai kerap menutup mata terhadap status dan absensi anggota, kini tekanan publik mendorong fraksi-fraksi mengambil langkah tegas.
Bagi sebagian kalangan, fenomena ini menjadi cermin rapuhnya rekrutmen politik. Nama besar dan popularitas di panggung hiburan kerap dijadikan modal utama untuk mendulang suara, tanpa diikuti kesiapan menjalankan mandat sebagai legislator.
Kasus Eko Patrio, Uya Kuya, dan sederet artis lain yang tersandung status nonaktif memperkuat anggapan bahwa kursi parlemen terlalu mudah diisi, tapi tidak selalu dijalankan dengan serius. (Ris1)
