 |
| Niniak Mamak Koto Nan Ampek. |
Payakumbuh, Rakyatterkini.com – Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Ampek, Y.E. Dt. Rajo Pangulu Nan Itam, bersama jajaran ninik mamak melakukan kunjungan ke Pasar Payakumbuh pasca musibah kebakaran yang menghanguskan sebagian besar kawasan pasar tersebut.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut para tokoh adat lainnya, antara lain Dt. Majo Nan Runciang, Dt. Rajo Sinaro, Dt. Gayua, Dt. Mantiko Alam, Dt. Paduko Sati Marajo, Dt. Pado Pangulu, Dt. Payuang Omeh, Dt. Rajo Imbang, Dt. Malingka Sati, Dt. Mangkuto Alam, dan Dt. Bangso Nan Putiah.
Dalam kesempatan itu, para ninik mamak menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada para pedagang yang menjadi korban kebakaran. Mereka juga mengungkapkan keprihatinan atas kondisi pasar dan berharap pemerintah kota segera mengambil langkah pemulihan.
Namun demikian, Ketua KAN Y.E. Dt. Rajo Pangulu Nan Itam menekankan pentingnya pelibatan kaum adat dalam proses pembangunan kembali Pasar Payakumbuh, terutama karena sebagian kawasan pasar—khususnya Blok Barat—berdiri di atas Tanah Ulayat Nagari Koto Nan Ampek.
“Bagaimanapun, kawasan Pasar Payakumbuh Blok Barat merupakan bagian dari tanah ulayat Nagari Koto Nan Ampek. Oleh karena itu, setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah kota hendaknya melibatkan kaum adat,” tegas beliau.
Sejarah Pasar Payakumbuh
Zeki Dt. Paduko Sati Marajo turut menambahkan Pasar Payakumbuh memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan Nagari Koto Nan Ampek.
Ia menjelaskan bahwa pasar tersebut berdiri sejak pertengahan abad ke-19, sekitar tahun 1840–1850-an, dan dikenal sebagai Pasar Serikat, karena dibangun dan dikelola secara bersama oleh beberapa nagari, yakni Koto Nan Ampek, Koto Nan Godang, Parik Muko Aia, dan Balai Panjang.
Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai menetapkan sistem pajak pasar. Dalam proses tersebut, Belanda membuat perjanjian dengan ninik mamak Koto Nan Ampek terkait pengelolaan pasar dan pemanfaatan tanahnya.
“Perjanjian dengan Belanda pada tahun 1937 menyatakan bahwa hak kelola pasar diserahkan kepada pemerintah kolonial, namun hak milik tanah tetap berada di tangan Nagari Koto Nan Ampek. Hasil pengelolaan disalurkan melalui komite pasar,” jelasnya.
Zeki menegaskan perjanjian tersebut menjadi dasar kuat bahwa tanah Blok Barat bukan merupakan aset pemerintah, melainkan tanah ulayat Nagari Koto Nan Ampek.
Ini juga dipertegas oleh Dt. Rajo Sinaro. Ia mengingatkan kembali peristiwa kebakaran pada tahun 1972 yang juga menghanguskan kawasan pasar, termasuk Blok Barat. Meskipun pemerintah kemudian membangun kembali pasar tersebut pada tahun 1974/1975 melalui dana APBN, status tanahnya tidak pernah berubah.
“Walaupun dibangun oleh pemerintah, tanah tersebut tetap merupakan tanah ulayat Nagari Koto Nan Ampek,” tutupnya. (*bee)
