Jakarta, Rakyatterkini.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahwa penggunaan galon isi ulang berbahan polykarbonat (PC) aman digunakan sebagai kemasan pangan.
Penegasan ini tidak hanya memberi jaminan mutu serta kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah nyata mendukung pengurangan sampah plastik melalui prinsip reuse atau penggunaan kembali.
BPOM menekankan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan didasarkan pada kajian ilmiah yang sahih dan objektif, sehingga mengutamakan kepentingan publik di atas dorongan komersial pihak tertentu.
Sejumlah penelitian, termasuk yang dilakukan dalam kondisi ekstrem seperti paparan sinar matahari, membuktikan bahwa migrasi zat Bisphenol A (BPA) dari galon polykarbonat ke dalam air tidak pernah melampaui batas aman yang telah ditetapkan.
Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Hamka (Uhamka), Hermawan Saputra, menyatakan para ahli dan insinyur kemasan pangan telah menyepakati keamanan bahan polykarbonat ini.
“Efek penggunaan galon isi ulang sangat minimal, bahkan direkomendasikan aman sebagai kemasan pangan,” jelas Hermawan, yang juga Ketua Umum PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Minggu (14/9/2025).
Ia menambahkan, isu kesehatan yang sering diarahkan kepada galon isi ulang sejauh ini tidak terbukti.
“Belum ada penelitian yang mendukung tudingan tersebut. Jadi bisa dikatakan isu itu hanya hoaks,” tegasnya.
Pandangan ini diperkuat oleh Dr. Tirta Mandira Hudhi, dokter sekaligus influencer kesehatan. Ia menilai narasi bahaya BPA justru lebih kental dengan kepentingan bisnis, yakni upaya memonopoli pasar dengan menakut-nakuti konsumen agar beralih dari galon isi ulang ke kemasan sekali pakai.
Dari sisi hukum bisnis, Prof. Ningrum Natasya Sirait dari Universitas Sumatera Utara juga menyoroti regulasi pelabelan BPA yang dinilai kontroversial.
“Kalau dari aspek kesehatan saja masih pro-kontra, jangan sampai kebijakan itu justru membebani konsumen,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan yang berpotensi meningkatkan biaya produksi akan berimbas pada industri dan akhirnya ditanggung masyarakat.
Dengan berpegang pada dasar ilmiah, langkah BPOM diyakini mampu melindungi konsumen dari informasi menyesatkan, sekaligus menjaga persaingan usaha tetap sehat. Kebijakan ini juga memperkuat komitmen Indonesia dalam isu lingkungan dengan mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan yang bisa dipakai berulang, sembari memastikan keamanan pangan tetap terjaga.
Edukasi publik berbasis fakta, bukan isu yang dipolitisasi, menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya.(da*)


