Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah akan mengambil langkah strategis untuk menstabilkan harga beras yang terus merangkak naik. Saat ini, tercatat 214 kabupaten/kota menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Pemerintah akan lebih aktif melakukan intervensi pasar guna meredam lonjakan harga. Instrumen utamanya melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras 10 kilogram,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, kebijakan tersebut cukup efektif dalam menekan gejolak harga. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya daerah yang mencatat penurunan harga beras setelah intervensi dilakukan.
Sementara itu, analis politik Universitas Nusa Cendana, Kupang, Yohanes Jimmy Nami, menilai langkah intervensi pasar merupakan strategi taktis untuk mencegah kerawanan pangan. “Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab utama menjamin ketersediaannya,” jelas Jimmy.
Ia menambahkan, intervensi pasar memang efektif dalam jangka pendek, asalkan tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Namun, untuk menjaga stabilitas harga dalam jangka panjang, diperlukan strategi yang lebih menyeluruh.
Menurut Jimmy, kebijakan pemerintah harus menyentuh aspek produksi dan distribusi. Pemerintah dinilai perlu memperkuat produksi di tingkat petani melalui kebijakan yang berpihak, seperti penyediaan bibit unggul dan pupuk. Upaya ini juga harus melibatkan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian, serta memperhatikan mitigasi bencana yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras pada Agustus 2025 masih mengalami kenaikan di 214 kabupaten/kota. Kendati demikian, laju inflasi beras mulai melandai dibandingkan bulan Juli. Secara bulanan, inflasi beras tercatat 0,73 persen, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga dampaknya terhadap inflasi umum juga menurun.
“Inflasi beras pada Agustus sebesar 0,73 persen month-to-month, relatif lebih rendah dibandingkan Juli,” ujar Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Iswinarno, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).(da*)


