 |
| Ilustrasi |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengambil langkah cepat menanggapi maraknya konten di media sosial yang dinilai bertentangan dengan nilai agama, adat, serta filosofi hidup masyarakat Minangkabau, “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.
Langkah ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri, di ruang kerjanya, Selasa (16/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, seluruh peserta sepakat perlunya segera merumuskan Surat Edaran (SE) Gubernur yang menekankan dua hal utama: menjaga kesantunan dalam bertutur kata dan memperhatikan kesopanan dalam berpakaian.
“Pemprov Sumbar hadir untuk memastikan ruang digital masyarakat tetap sehat, selaras dengan nilai agama dan budaya kita,” ujar Ahmad Zakri.
Dia menambahkan, SE gubernur ini diharapkan menjadi panduan bagi kreator konten lokal, khususnya terkait kesantunan berbahasa dan kesopanan dalam berpenampilan. Ahmad Zakri menekankan bahwa tujuan surat edaran bukan membatasi kreativitas, tetapi mengarahkan agar ekspresi masyarakat di dunia digital tetap membawa manfaat dan kebaikan.
“Pemerintah ingin mendorong kreativitas masyarakat tetap berada dalam kerangka norma dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Kepala Biro Kesra, Al Amin, menjelaskan bahwa sebelum rapat digelar, pihaknya telah mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Dari hasil pengumpulan tersebut, dua persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat adalah pilihan kata dalam bertutur dan kesopanan berpakaian.
“Sebagian besar masyarakat berharap konten yang diproduksi kreator lokal mencerminkan nilai kearifan lokal yang kita junjung bersama,” katanya.
Rapat ini dihadiri sejumlah perwakilan OPD, antara lain Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Dinas Kominfotik, Biro Kesra, Biro Hukum, dan Biro Adpim.(da*)
