 |
| Kemendes PDT, Yandri Susanto, bersalaman dengan anggota DPR. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui alokasi anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp2.504.226.052.000.
Persetujuan anggaran tersebut diputuskan dalam rapat kerja yang digelar pada Senin (15/9/2025). Komisi V menekankan agar dana tersebut dimanfaatkan secara maksimal sejak awal tahun, dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga terkait.
“Seluruh anggaran ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui program pembangunan desa dan daerah tertinggal,” kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus.
Komposisi anggaran Kemendes PDT tahun 2026 terdiri atas:
- Program Dukungan Manajemen: Rp695,9 miliar
- Program Desa dan Daerah Tertinggal (Program Teknis): Rp1,8 triliun
Sementara itu, pagu anggaran untuk unit kerja eselon I di lingkungan Kemendes PDT yang telah diputuskan pada rapat kerja 8 September 2025, yaitu:
- Sekretariat Jenderal: Rp480,6 miliar
- Inspektorat Jenderal: Rp23,3 miliar
- Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan: Rp218,2 miliar
- Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa: Rp348,2 miliar
- Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal: Rp48,2 miliar
- Badan Pengembangan dan Informasi: Rp68,4 miliar
- Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Rp1,3 triliun
Dalam rapat tersebut, Komisi V juga menyoroti keberadaan sejumlah desa yang masih berstatus berada di kawasan hutan atau kawasan lindung. Lasarus menegaskan bahwa status tersebut perlu segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga.
“Kami meminta agar Kementerian Desa maupun Kementerian Transmigrasi segera mengeluarkan desa-desa dari kawasan hutan. Ini sangat prinsipil, bagaimana mereka bisa mengakses perbankan atau menjaminkan sertifikat kalau tanah tempat tinggalnya masih berstatus kawasan negara,” ujar Lasarus.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI bersama seluruh mitra kerja juga sepakat bahwa setiap unit kerja wajib menyerahkan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan satuan tiga (satker) paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang APBN 2026 ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi penggunaan anggaran sekaligus memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan daerah tertinggal di seluruh Indonesia. (Ris1)
