 |
| Uya Kuya dan Eko Patrio. |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Dua nama populer dari dunia hiburan, Eko Patrio dan Uya Kuya, resmi dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI Fraksi PAN. Surat Keputusan itu diumumkan langsung oleh Wakil Ketua PAN, Viva Yoga, Minggu (31/8/25) setelah ditandatangani oleh Ketum PAN, Zulkifli Hasan.
Namun yang lebih menarik bukanlah soal keputusan Zulhas semata, melainkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sejak awal keduanya memang layak disebut politisi, apalagi negarawan?
Baik Eko Patrio maupun Uya Kuya lahir dari rahim industri hiburan. Eko dikenal sebagai komedian dan presenter, sementara Uya identik dengan dunia sulap, reality show, hingga konten YouTube. Popularitas mereka di layar kaca menjadi modal elektoral instan untuk meraih kursi di Senayan.
Tetapi politik bukanlah sekadar panggung hiburan. Parlemen bukan studio televisi, dan konstitusi bukan naskah acara yang bisa diatur sesuai rating.
Sejak duduk di Senayan, publik sulit menemukan gagasan besar, legislasi berpengaruh, atau keberanian politik yang lahir dari tangan dua figur ini. Nama mereka lebih sering terdengar di panggung infotainment ketimbang dalam perdebatan serius soal kebijakan negara.
Mereka lebih dikenal karena status selebritas ketimbang prestasi sebagai wakil rakyat. Hasilnya? Kursi parlemen yang seharusnya diisi oleh negarawan, berubah jadi panggung tambahan untuk artis yang mencari sorotan.
Keputusan PAN menonaktifkan keduanya bisa dibaca sebagai sinyal pergeseran arah: partai tak ingin terus dipersepsikan sekadar mengandalkan artis sebagai mesin suara, tanpa kualitas politik yang memadai.
Sebab, politik sejatinya membutuhkan keahlian, integritas, visi kebangsaan, dan keberanian memperjuangkan rakyat — bukan sekadar kemampuan melucu di panggung atau membuat konten viral.
Fenomena artis nyaleg sejatinya adalah refleksi dangkalnya demokrasi kita. Pemilu sering kali hanya jadi lomba popularitas, bukan kompetisi gagasan. Padahal, bangsa ini sedang menghadapi masalah serius: ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan yang kompleks.
Sayangnya, banyak kursi parlemen justru diisi oleh figur publik yang tidak pernah ditempa untuk berpikir strategis, berdebat kebijakan, atau merumuskan solusi. Akhirnya, demokrasi terjebak dalam logika reality show: siapa populer, dia yang menang.
Kasus Eko Patrio dan Uya Kuya adalah pelajaran. Publik perlu lebih kritis dalam memilih wakilnya di parlemen. Jangan sampai suara rakyat hanya menjadi tiket bagi artis untuk menambah panggung, tanpa benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
Seorang negarawan lahir dari integritas dan kerja nyata, bukan dari kamera televisi atau algoritma YouTube. (Ris1)
