Solok, Rakyatterkini.com – Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, didampingi Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli,, serta Asisten I Setda Kota Solok, menerima audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok.
Pertemuan digelar di Ruang Rapat Zarhismi Ajiz, Lantai II Balai Kota Solok, pada Selasa (2/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan yang mencerminkan perhatian mereka terhadap berbagai isu nasional yang tengah menjadi sorotan publik. Isu-isu tersebut mencakup kebijakan pemerintah pusat, kondisi ekonomi masyarakat, hingga perlindungan kelompok rentan.
Ketua BEM UMMY Solok menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk menentang pemerintah, melainkan sebagai seruan moral agar pemerintah lebih peka terhadap aspirasi rakyat.
“Kami hadir bukan untuk menentang, tetapi mengingatkan. Banyak persoalan bangsa membutuhkan perhatian bersama, dan kami berharap pemerintah daerah turut menyuarakan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Solok mengapresiasi keberanian mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan terstruktur.
“Kami bangga melihat mahasiswa Kota Solok berani bersuara. Pemerintah daerah selalu terbuka terhadap kritik dan masukan. Sebelas tuntutan ini akan kami pelajari dengan serius, dan beberapa akan kami teruskan ke pemerintah pusat,” tegas Dr. H. Ramadhani Kirana Putra.
Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, SE, MM, menambahkan bahwa lembaga legislatif siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia menilai mahasiswa sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
“Mahasiswa adalah mitra strategis pembangunan. DPRD akan menindaklanjuti aspirasi ini sesuai kewenangan yang kami miliki,” katanya.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis, dinamis, dan kondusif. Mahasiswa berharap 11 tuntutan yang disampaikan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga direspon dengan langkah nyata yang berdampak bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Solok menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan komunikasi sehat dengan mahasiswa dan generasi muda, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.(da*)


