 |
| Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merespons aspirasi publik yang terkumpul dalam dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” melalui rapat konsultasi pimpinan DPR bersama seluruh fraksi. Hasilnya, enam poin keputusan resmi diumumkan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat malam (5/9/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk tanggapan DPR terhadap aspirasi masyarakat. “Hari ini kami menyampaikan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang digelar Kamis (4/9/2025),” ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR.
Enam keputusan yang dibacakan Dasco dan telah ditandatangani seluruh pimpinan DPR—termasuk Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal—adalah sebagai berikut:
Menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR mulai 31 Agustus 2025.
Moratorium kunjungan kerja luar negeri anggota DPR mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan.
Pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi menyeluruh, meliputi biaya listrik, telepon, komunikasi, hingga tunjangan transportasi.
Penghentian hak keuangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politiknya.
Koordinasi Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) dengan mahkamah partai dalam menindaklanjuti proses penonaktifan anggota DPR.
Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan DPR.
Langkah Awal Menjawab Tuntutan Publik
Keputusan ini merupakan respons awal terhadap tuntutan masyarakat yang menyoroti isu penegakan hukum dan HAM, transparansi anggaran, penghentian kekerasan aparat, serta reformasi DPR dan partai politik. Beberapa poin krusial dari dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” antara lain:
Pembentukan tim investigasi independen terkait kasus kekerasan aparat.
Penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
Pembebasan demonstran tanpa proses kriminalisasi.
Transparansi anggaran DPR, termasuk gaji dan fasilitas.
Reformasi menyeluruh DPR, partai politik, dan sektor perpajakan.
Meski enam poin keputusan DPR ini disambut sebagai langkah awal, sebagian besar tuntutan publik masih menunggu tindak lanjut. Seorang perwakilan koalisi masyarakat sipil menyatakan, “Keputusan ini menunjukkan respons DPR, namun publik menanti langkah lebih lanjut terkait investigasi HAM, reformasi DPR, dan penguatan KPK.”
Melalui keputusan ini, DPR menegaskan komitmennya memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sekaligus membuka ruang dialog lebih luas dengan masyarakat sipil.(da*)
