 |
| Dampak banjir Bali 2025 |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Banjir yang melanda Bali terus menarik perhatian dunia internasional, seiring upaya penyelamatan dan pemulihan yang masih berlangsung. Hingga Jumat (12/9/2025), korban meninggal tercatat 18 orang, dengan dua orang lainnya masih dalam pencarian.
Sebanyak 185 warga terpaksa mengungsi, sehingga total terdampak banjir mencapai 659 jiwa.
Berbagai dugaan muncul terkait penyebab banjir yang termasuk peristiwa luar biasa ini. Salah satunya adalah alih fungsi lahan secara masif untuk mendukung industri pariwisata, termasuk di kawasan penyangga destinasi wisata yang kini banyak dijadikan fasilitas akomodasi bagi turis.
"Setiap tahun, Bali kehilangan sekitar 1.000 hektar lahan pertanian akibat konversi lahan. Konversi ini didorong pesatnya pembangunan akomodasi wisata seperti vila dan condotel," tulis Ni Komang Pramudiasari dalam artikel berjudul Pariwisata Menyempitkan Ruang Hijau: Dampak Ekspansi Villa Terhadap Keseimbangan Tata Guna Lahan di Bali dalam Jurnal Pacta Sunt Servanda, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha).
Artikel tersebut juga menyebut kenaikan harga lahan sebagai salah satu pemicu alih fungsi, terutama di sekitar destinasi wisata yang banyak diubah menjadi vila, hotel, dan berbagai akomodasi turis lainnya.
Alih fungsi lahan ini juga mengancam keberadaan subak, sistem pengelolaan irigasi tradisional yang mencerminkan aspek sosial, religius, dan ekonomi masyarakat Bali. Sistem ini mampu menyeimbangkan pengelolaan air di musim hujan maupun kemarau, sehingga risiko banjir dan kekeringan dapat diminimalkan.
Semakin luas alih fungsi lahan, semakin tinggi pula potensi terjadinya banjir. Terlebih, tutupan hutan di Bali kini kurang dari 30% dari total luas wilayah, sehingga kerentanan terhadap bencana lingkungan meningkat. Risiko ini bisa dikurangi jika ada pengendalian ketat terhadap alih fungsi lahan.
Mengantisipasi hal ini, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman mengaktifkan kembali situs Tarubali. Laman ini berfungsi sebagai sarana komunikasi publik untuk memperkuat perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan di Bali.
Pemprov Bali menegaskan bahwa revitalisasi Tarubali merupakan bagian dari komitmen untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif.
Saat ini, fokus utama adalah penyelesaian peraturan gubernur mengenai tata cara perencanaan pengendalian alih fungsi dan kepemilikan lahan produktif, sehingga pembangunan dapat selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). (da*)
