 |
| Presiden Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat inspeksi pasukan upacara HUT ke-79 Bhayangkara |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pembentukan tim reformasi kepolisian dinilai tidak menjadi solusi utama untuk memperbaiki institusi Polri.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menekankan bahwa masalah utama terletak pada sistem, bukan hanya pada pucuk pimpinan. Menurutnya, reformasi sejati harus dimulai dari perubahan hukum dan regulasi yang mengatur Polri.
“Perbaikan institusi Polri seharusnya fokus pada hal-hal yang lebih mendasar, seperti merombak struktur dan sistem tata kelola kepolisian melalui revisi Undang-Undang Polri,” ujar Bambang saat dihubungi Suara.com, Sabtu (13/9/2025),sebagaimana dikutip suara.com..
Bambang mengkritik rencana pembentukan tim reformasi, yang menurutnya lebih bertujuan mempercepat pergantian Kapolri daripada memperbaiki masalah substantif di tubuh Polri. “Kalau Tim Reformasi Polri hanya dibentuk untuk mempercepat pergantian Kapolri tanpa menyentuh isu struktural, itu hanya bersifat simbolis,” tegasnya.
Ia menambahkan, revisi UU Polri penting untuk menciptakan organisasi kepolisian yang profesional, independen, dan akuntabel. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menata ulang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih independen.
“Reformasi Polri harus dipahami sebagai sebuah proses panjang, bukan sekadar tujuan instan. Jadi, perlu jelas skema dan tujuan dari tim reformasi jika memang dibentuk,” jelas Bambang.
Bambang juga menyoroti risiko terkait masa jabatan yang terlalu panjang bagi calon pimpinan Polri. Pernyataan ini muncul menyusul isu Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai kandidat kuat pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Suyudi diperkirakan baru akan pensiun pada 2031, sehingga memiliki masa dinas yang panjang.
“Usia dinas yang panjang berpotensi menjadi kerentanan. Kekuasaan yang lama rawan disalahgunakan, dan tidak ada jaminan integritas tetap terjaga. Oleh karena itu, kekuasaan perlu dibatasi,” kata Bambang.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Bambang menyarankan agar Kapolri berikutnya memiliki masa jabatan maksimal tiga tahun sebelum pensiun. da*)
