 |
| Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra |
Solok, Rakyatterkini.com – Perwakilan mahasiswa dari BEM Ummy Solok menggelar audiensi bersama Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, serta Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan yang menyoroti isu-isu nasional sekaligus persoalan di daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kabar mengenai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Solok.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Ramadhani menegaskan bahwa informasi terkait kenaikan PBB tidak benar. Ia memastikan Pemko Solok justru memberikan keringanan bagi masyarakat.
“Tidak ada kenaikan PBB di Kota Solok. Sebaliknya, kami malah mengeluarkan kebijakan pemutihan denda PBB untuk meringankan beban warga,” ujar Ramadhani, Kamis (4/9/2025).
Ia menjelaskan, program pemutihan denda berlaku mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025. Dengan kebijakan ini, masyarakat yang masih menunggak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan tambahan denda.
“Kebijakan tersebut terbukti efektif. Dalam beberapa hari terakhir realisasi penerimaan PBB meningkat cukup signifikan. Kami berharap hal ini dapat meringankan warga sekaligus menumbuhkan kesadaran membayar pajak,” tambahnya.
Sementara itu, dalam audiensi mahasiswa juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain, antara lain: pengesahan RUU Perampasan Aset, pemecatan anggota DPR yang dinilai tidak kredibel atau melecehkan rakyat, serta audit harta kekayaan pejabat oleh KPK.
Selain itu, mereka juga meminta pembebasan peserta demonstrasi yang ditangkap pada 25–29 Agustus 2025, reformasi DPR dengan audit transparan anggaran Rp9,9 triliun, pemangkasan anggaran, penolakan terhadap mantan napi korupsi, penghapusan fasilitas istimewa, hingga penayangan sidang DPR secara langsung.
Mahasiswa juga menuntut gaji dan tunjangan DPR dibatasi maksimal lima kali UMR dengan sistem transparan, penetapan indikator kinerja anggota DPR, hingga pemecatan bagi yang tidak memenuhi target. Audit terhadap BUMN juga diminta agar profitabilitas dan kontribusinya ke APBN lebih jelas.
Selain isu DPR, mahasiswa mendesak pembatalan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, pengusutan kasus kematian Affan Kurniawan, pencopotan Kapolri bila gagal melindungi masyarakat, peningkatan gaji guru, serta reformasi Polri agar lebih profesional dan berpihak pada kepentingan rakyat.(da*)
