 |
| Harison Mocodompis. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menekankan pentingnya komunikasi publik sebagai kunci untuk menekan tingginya jumlah pengaduan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/8/2025).
Menurut Harison, sebagian besar aduan yang diterima masyarakat berkaitan dengan administrasi dan birokrasi. Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan bukan hanya memperbaiki sistem, tetapi juga memastikan masyarakat memahami alur layanan dengan mudah. “Kuncinya adalah membuat masyarakat paham. Informasi harus dikemas dengan cara yang menarik, sederhana, dan mudah diakses,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kampanye layanan dapat disampaikan melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial, konten visual, hingga sosialisasi langsung oleh Kantor Pertanahan. Dengan begitu, masyarakat datang dengan dokumen yang lengkap, tidak bingung, dan merasa lebih terbantu dalam proses layanan.
“Komunikasi bukan sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga membangun interaksi, hubungan baik, dan rasa saling percaya,” tambah Harison. Ia menekankan, penyampaian informasi harus benar-benar mampu menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan publik, bukan sekadar formalitas.
Lebih lanjut, ia menyebut ada empat pilar komunikasi yang perlu diperkuat: masyarakat sebagai penerima layanan, mitra strategis seperti akademisi dan NGO, koordinasi antarinstansi pemerintah, serta media sebagai sarana edukasi sekaligus kontrol publik. “Kantor harus bisa ‘berbicara’ sebelum masyarakat bertemu petugas. Mulai dari ruang tunggu, loket, hingga suasana pelayanan, semuanya harus mencerminkan kehangatan dan keterbukaan,” jelasnya.
Senada dengan itu, Plh. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Andi Kadandio Alepuddin, menilai perbaikan layanan tidak lepas dari peran kepemimpinan. “Jika kepala kantor memberi teladan, otomatis staf akan mengikuti. Dari situlah budaya pelayanan terbentuk,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan; Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Samudra Ivan Supratikno; Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry; para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat, serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.(da*)
