 |
| Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, teken pengesahan APBD P 2025. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Sawahlunto bersama DPRD menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dengan dinamika yang cukup mencolok dalam Sidang Paripurna DPRD, Senin (8/9/2025.
Keempat fraksi yang ada di DPRD menyetuji dengan beberapa catatan yang tidak bisa dipisahkan dari APBD P Sawahlunto 2025.
Dokumen resmi yang ditandatangani Wali Kota Riyanda Putra menunjukkan total pendapatan daerah justru mengalami penurunan signifikan, sementara belanja daerah melonjak. Alhasil, defisit kian melebar dan ditutup lewat pembiayaan.
Sebelum perubahan, total pendapatan daerah Sawahlunto diproyeksikan Rp618,34 miliar. Namun setelah perubahan, jumlah itu turun menjadi Rp584,55 miliar, atau berkurang Rp33,79 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya turun tipis sebesar Rp877 juta, namun terdapat pergeseran komponen. Pajak daerah berkurang Rp182 miliar, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah melonjak Rp1,14 miliar.
Pendapatan transfer, yang menjadi tulang punggung keuangan daerah, justru anjlok Rp32,96 miliar. Penurunan terbesar datang dari pos transfer pemerintah pusat sebesar Rp36,19 miliar.
Kondisi ini menegaskan tingginya ketergantungan Sawahlunto pada transfer pusat, sekaligus menunjukkan kerentanan fiskal ketika terjadi penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat.
Berbanding terbalik dengan pendapatan, belanja daerah justru meningkat. Dari rencana awal Rp639,63 miliar, setelah perubahan membengkak menjadi Rp648,41 miliar, atau naik Rp8,78 miliar.
Kenaikan itu terutama ditopang oleh:
- Belanja pegawai, naik Rp12,61 miliar, menjadi Rp315,71 miliar.
- Belanja barang dan jasa, naik Rp2,49 miliar.
- Belanja subsidi dan bansos, juga naik meski relatif kecil.
Belanja modal yang biasanya menjadi motor pembangunan justru dipangkas drastis. Dari Rp55,29 miliar menjadi Rp23,52 miliar, atau berkurang Rp31,76 miliar. Pemangkasan terbesar terjadi di belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, yang turun hampir Rp30 miliar.
Dengan pola ini, arah APBD Perubahan Sawahlunto lebih condong pada belanja rutin ketimbang belanja pembangunan.
Konsekuensi dari kombinasi pendapatan yang turun dan belanja yang naik adalah defisit kian dalam. Defisit awal sebesar Rp21,29 miliar, setelah perubahan melebar menjadi Rp29,89 miliar – bertambah Rp8,59 miliar.
Defisit ini ditutup dengan mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, yang naik menjadi Rp26,3 miliar. Selain itu, Pemko juga mencatat adanya penerimaan kembali pinjaman daerah Rp5,24 miliar yang ikut menopang pembiayaan.
Pemangkasan besar-besaran belanja modal mengindikasikan pelemahan pada program pembangunan fisik. Hal ini bisa berdampak langsung pada infrastruktur publik, terutama jalan dan irigasi, yang justru vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Kenaikan belanja pegawai Rp12,61 miliar memperkuat fakta bahwa struktur APBD Sawahlunto masih didominasi belanja rutin. Dari total belanja Rp648 miliar, lebih dari separuhnya terserap untuk gaji dan tunjangan ASN.
Turunnya transfer pusat hampir Rp37 miliar membuat keuangan Sawahlunto goyah. Kemandirian fiskal lewat PAD belum cukup menutup celah tersebut.
Menutup defisit dengan SILPA bisa dilakukan untuk jangka pendek, namun bila tren ini berlanjut, kota akan menghadapi keterbatasan ruang fiskal di tahun-tahun mendatang.
APBD Perubahan Sawahlunto 2025 menampilkan wajah keuangan daerah yang kurang sehat: pendapatan melemah, belanja rutin membengkak, belanja pembangunan dipangkas, dan defisit membesar.
Situasi ini menjadi alarm bagi Pemko Sawahlunto untuk memperkuat PAD, mengefisienkan belanja pegawai, dan menjaga proporsi belanja modal agar pembangunan tidak stagnan. (Ris1)
