 |
| Wawako Padang Bahas Penanganan Perlintasan Kereta Api |
Padang, Rakyatterkini.com – Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait peningkatan penanganan perlintasan sebidang kereta api, yang digelar di Ruang Rapat Gedung Operasional Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Senin (8/9/2025).
Rakor ini dihadiri perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Pariaman, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumbar, serta PT KAI Divre II Sumatera Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Wawako Maigus Nasir mengungkapkan bahwa Kota Padang memiliki 92 perlintasan kereta api. Dari jumlah tersebut, 36 perlintasan telah ditangani, 27 titik terdaftar namun belum dijaga, dan 29 titik lainnya merupakan perlintasan liar.
“Terkait jalur kereta yang rawan kecelakaan, Wali Kota menyarankan agar perlintasan yang belum memiliki solusi jelas sebaiknya ditutup sementara. Keselamatan nyawa harus menjadi prioritas,” kata Maigus Nasir, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Ances Kurniawan.
Wawako Padang menekankan bahwa penanganan perlintasan sebidang memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, mengingat keterbatasan dana daerah. Jika dana pusat tidak tersedia, program CSR perbankan bisa menjadi alternatif pendanaan.
“Kita juga perlu melibatkan masyarakat agar perlintasan liar tidak menimbulkan korban, seperti kasus yang menimpa pelajar SMA 10 beberapa waktu lalu. Semoga usulan anggaran yang disampaikan Balai Perkeretaapian dapat membantu mengatasi masalah ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Hendrialdi menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, termasuk pemasangan spanduk, penempatan petugas di lokasi Early Warning System (EWS), dan penyuluhan keselamatan kepada masyarakat dan pengguna jalan.
“Kami juga sedang menyusun anggaran yang akan diajukan ke pemerintah pusat minggu ini. Anggaran ini mencakup kebutuhan penjagaan perlintasan yang belum terjaga, perlintasan liar, serta pemasangan palang pintu dan gardu. Semoga bisa membantu penanganan perlintasan kereta di Padang,” ujarnya.
Di sisi lain, Vice President PT KAI Sumbar Muh. Tri Setyawan menekankan perlunya dukungan pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun roadmap penanganan perlintasan sebidang ke depan.
“KAI memiliki program untuk menutup perlintasan sebidang dengan lebar kurang dari 2 meter. Oleh karena itu, kami meminta dukungan pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan lancar,” tuturnya.(da*)
