 | |
|
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi petani melalui kebijakan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sekaligus memberantas praktik mafia beras yang merugikan petani dan konsumen.
“Pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, HPP gabah dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram sesuai arahan langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Amran dalam pernyataan resmi di Jakarta, Minggu (24/8).
Menurut Amran, kenaikan HPP terbukti meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah secara nyata dan strategis.
Selain itu, pemerintah juga memastikan stok beras nasional tetap aman dengan cadangan mencapai lebih dari 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan periode 2023–2024 yang hanya sekitar 1 juta ton.
“Dulu kita perlu impor karena stok hanya 1 juta ton lebih. Sekarang stok sudah 4 juta ton. Ini patut disyukuri,” ujarnya.
Amran menambahkan, harga beras kini mulai menurun di 13 provinsi berkat upaya pemerintah menjaga kestabilan harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang telah menyalurkan 1,3 juta ton beras ke pasar sejak Juli hingga Desember 2025.
Menteri Pertanian juga membantah anggapan negatif terkait kenaikan harga beras yang menyebut pemerintah lalai mengawasi pasar. Ia menilai narasi tersebut merupakan framing dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan langkah tegas pemerintah.
Kami paham ada yang tidak senang karena bisnis mereka terganggu. Namun, tindakan ini kami lakukan untuk rakyat,” tegasnya.
Amran menegaskan kesiapan pemerintah menghadapi oknum pengusaha yang menekan petani atau mengambil keuntungan secara tidak adil. “Pemerintah hadir untuk rakyat, petani, dan konsumen. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan,” pungkasnya. (da*)
