 |
| Forum Group Discussion (FGD) layanan sanitasi yang baik di Kota Padang. |
Padang, Rakyatterkini.com – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan melalui tata kelola yang terencana.
Itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP) yang digelar pada Kamis (21/8/2025).
“Sanitasi merupakan faktor penting dalam membentuk masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang berkesinambungan,” ujar Maigus.
Program SIIP sendiri lahir dari kerja sama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kota Padang. Program ini berlangsung sejak 2024 hingga Januari 2026, dan Padang terpilih sebagai salah satu dari lima kota percontohan di Indonesia.
Dalam forum FGD tersebut, Maigus menekankan tiga poin utama yang menjadi target pembahasan, yakni penguatan kapasitas dan kelembagaan, perencanaan investasi infrastruktur sanitasi baik berupa optimalisasi maupun pembangunan baru, serta penjajakan potensi kemitraan lintas sektor.
“Kami berharap diskusi ini menghasilkan dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik yang bisa diterapkan secara nyata dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Padang,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Lutz Kleeberg, menyoroti pentingnya dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota Padang untuk mendorong transformasi di sektor sanitasi.
“Komitmen ini menjadi langkah awal perubahan, terutama dalam membangun kesadaran dan kepentingan bersama. Mari kita ciptakan ekosistem yang memungkinkan infrastruktur yang ada maupun yang baru dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelasnya.
Dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya yang diwakili Marsaulina Pasaribu mengungkapkan bahwa target nasional sanitasi aman ditetapkan sebesar 30 persen pada tahun 2029. Namun, capaian saat ini baru mencapai 10,25 persen.
“Untuk itu dibutuhkan kolaborasi yang adaptif terhadap isu lokal dan berbasis kebutuhan daerah. FGD ini menjadi bagian penting dalam memperkuat perencanaan, khususnya di aspek tata kelola sanitasi,” tegasnya. (da*)
