Jakarta, Rakyatterkini.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan pentingnya reformasi tata kelola serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban fungsi sosial. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Taspen, PT Asabri, dan PT Reasuransi Indonesia Utama di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
“Transformasi tata kelola bukan lagi sebuah opsi, melainkan keharusan. Transparansi dan efisiensi operasional perlu ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik serta menjamin keberlanjutan lembaga,” tegas Andre, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI.
Ia menggarisbawahi bahwa ketiga BUMN tersebut memegang peranan vital dalam pelayanan publik, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. Terlebih lagi, kata Andre, berbagai tantangan struktural seperti dinamika demografi, tekanan anggaran negara, hingga ketidakpastian ekonomi global tak bisa dihadapi dengan pendekatan konvensional.
“BUMN perlu membangun sistem manajemen yang adaptif dan responsif. Tekanan tidak hanya datang dari publik, tetapi juga dari lembaga-lembaga pengawas. Roadmap 2025 harus menjadi cerminan kesiapan menuju sistem tata kelola modern yang berkelanjutan,” jelas Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut.
Andre menjelaskan bahwa RDP kali ini tidak hanya ditujukan untuk mengevaluasi kinerja tahun 2024, tetapi juga membahas rencana kerja ke depan, strategi jangka panjang, perkenalan mitra kerja, serta berbagai isu aktual. Komisi VI, lanjutnya, menekankan agar seluruh perencanaan mencerminkan keseriusan dalam menjawab mandat sosial dan tantangan jangka panjang, bukan sekadar berorientasi pada capaian finansial.
“Ke depan, kita ingin melihat BUMN yang tidak hanya besar secara aset, tetapi juga bersih, efisien, dan visioner dalam membangun masa depan,” pungkas Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu.(da*)