 |
| Wawako Maigus Nasir beri sambutan |
Padang, Rakyatterkini.com – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan perlunya penguatan komunikasi dan sosialisasi agar Program BPJS Kesehatan Gratis dapat diketahui dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kota Padang yang memenuhi kriteria.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyelenggaraan Program BPJS Kesehatan Gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang di HW Hotel, Rabu (18/6/2025).
“Pada acara Subuh Mubarakah beberapa waktu lalu, masih banyak warga yang menanyakan cara untuk mendapatkan BPJS Kesehatan Gratis. Ini menunjukkan bahwa informasi belum tersampaikan secara optimal,” kata Maigus Nasir.
Ia berharap, melalui forum diskusi ini, dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk menyebarluaskan informasi secara lebih luas, tepat sasaran, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan layanan kesehatan.
“Saya mengimbau camat, lurah, hingga RT dan RW agar lebih proaktif dalam menampung dan menindaklanjuti keluhan warga. Musyawarah Kelurahan (Muskel) juga penting sebagai sarana untuk menggali dan menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat,” tambahnya.
Maigus Nasir juga menyoroti masih banyaknya kasus kesehatan yang belum tertangani dengan tuntas di rumah sakit. Hal ini juga terungkap melalui Program Dokter Warga, di mana ditemukan berbagai penyakit di tengah masyarakat yang belum mendapatkan penanganan yang memadai.
“Permasalahan kesehatan bukan hal yang mustahil untuk diatasi. Kita hanya perlu perencanaan matang, sistem pelayanan yang rapi, serta pendekatan yang humanis,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk membenahi layanan kesehatan di Kota Padang dengan semangat *Padang Melayani*, melalui kolaborasi dan sinergi demi solusi yang menyeluruh atas berbagai persoalan yang ada.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, memaparkan beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi program. Salah satunya adalah warga yang berdomisili di Padang namun tidak memiliki dokumen kependudukan resmi Kota Padang.
“Beberapa peserta sudah didaftarkan sebagai penerima BPJS Kesehatan Gratis, namun saat diverifikasi ke kelurahan, ternyata surat domisili menunjukkan bahwa mereka tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) daerah lain,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa masih ada persoalan tunggakan iuran BPJS yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
“Melalui FGD ini, kami berharap dapat mengevaluasi efektivitas program dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi, agar layanan BPJS Kesehatan Gratis yang telah diresmikan sejak 5 Maret 2025 dapat berjalan secara optimal,” pungkas dr. Srikurnia Yati.(da*)
