Jakarta, Rakyatterkini.com – Menyikapi meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menginstruksikan pengerahan 34 personel dalam tim khusus untuk membantu proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran dan Israel.
“Proses evakuasi WNI dari kedua negara tersebut akan melibatkan Crisis Response Team (CRT) TNI, yang terdiri atas 34 personel gabungan dari berbagai satuan,” ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (19/6).
Kristomei menjelaskan, tim CRT saat ini masih berada di Jakarta dan dalam posisi siap gerak kapan saja. Tim ini akan bertugas menjemput langsung WNI di daerah konflik atau mengawal proses pemulangan mereka ke Indonesia.
Mengacu pada data dari Kementerian Luar Negeri, terdapat total 578 WNI yang tercatat berada di Iran dan Israel. Rinciannya, 386 orang berada di Iran dan 192 orang di Israel. Dari jumlah tersebut, 115 WNI di Iran dan 11 WNI di Israel telah menyatakan kesiapan untuk dievakuasi.
“Mayoritas dari mereka adalah pelajar dan mahasiswa yang tinggal di area berisiko tinggi,” tambah Kristomei.
Evakuasi akan dilakukan secara bertahap. Gelombang pertama akan diberangkatkan dari Iran menuju Baku, Azerbaijan, pada Jumat (20/6) pukul 07.00 waktu setempat atau pukul 11.00 WIB. Para WNI akan transit selama dua malam di Baku sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia dengan pesawat komersial pada Minggu (22/6).
Sementara itu, evakuasi dari Israel akan dilaksanakan melalui jalur darat menuju Amman, Yordania, untuk selanjutnya diterbangkan ke Tanah Air.
Terkait waktu keberangkatan tim CRT, Kristomei menyebutkan bahwa jadwalnya masih menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan. Namun demikian, TNI telah menyatakan kesiapan penuh dan akan bertindak sesuai arahan.
“TNI berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas konstitusional untuk melindungi setiap warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kepentingan nasional,” tutup Kristomei.(da*)