 |
| Rachmad Wijaya |
Padang, Rakyatterkini.com— Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, mendesak Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk segera mengambil tindakan tegas dan menyeluruh dalam menata kembali kawasan wisata Pantai Padang.
Menurut Rachmad, berbagai permasalahan klasik seperti parkir liar dan pelayanan yang kurang ramah masih terus terjadi, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat dan wisatawan.
“Pantai Padang adalah ikon kebanggaan kota dan salah satu tujuan wisata utama. Sudah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan, bukan malah menimbulkan rasa tidak aman atau tekanan bagi para pengunjung,” ujar Rachmad, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat.
Ia menyoroti praktik parkir paksa yang kerap viral di media sosial, di mana wisatawan bahkan belum sempat menikmati pantai sudah diminta membayar parkir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Berdasarkan beberapa unggahan yang beredar, sejumlah pengunjung diarahkan untuk parkir di titik-titik tertentu, bahkan diminta untuk berbelanja atau makan di tempat yang telah ditentukan oleh juru parkir.
“Banyak wisatawan akhirnya memilih pulang karena merasa tidak nyaman. Ini jelas merusak citra pariwisata Kota Padang. Tidak boleh ada pemaksaan, apalagi sampai menolak pengunjung yang tak mengikuti kemauan segelintir oknum,” tegas Rachmad, yang juga merupakan Ketua Umum Alumni SMAN 6 Padang.
Ia mendesak agar sistem parkir di kawasan tersebut ditata dengan pendekatan yang profesional, transparan, serta diawasi oleh petugas yang kompeten. Menurutnya, juru parkir seharusnya memberikan layanan, bukan menjadi sumber tekanan bagi pengunjung.
“Pengunjung berhak menentukan tempat parkirnya sendiri tanpa tekanan atau intimidasi. Tujuan mereka datang ke pantai adalah untuk bersantai, bukan untuk merasa tidak nyaman,” lanjut anggota DPRD dari Dapil Padang 5 (Padang Selatan dan Padang Timur) itu.
Rachmad juga menekankan pentingnya kehadiran personel pengawas dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan secara rutin dan terkoordinasi di kawasan Pantai Padang. Hal ini agar para pelaku usaha, termasuk juru parkir dan pedagang, tidak bertindak sewenang-wenang.
Selain isu parkir, Rachmad turut menyoroti keluhan wisatawan mengenai harga makanan dan minuman yang dianggap tidak masuk akal. Ia meminta pemerintah kota menetapkan standar harga yang wajar dan terjangkau.
“Mungkin hanya segelintir oknum yang melakukan kecurangan, tapi dampaknya sangat besar. Harga makanan dan minuman harus rasional dan transparan,” katanya.
Ia menambahkan, jika perlu, pemerintah harus melibatkan dinas terkait untuk melakukan pengawasan harga dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti curang.
“Pengalaman buruk seperti merasa ditipu akan membuat wisatawan enggan kembali. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Rachmad.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang tidak boleh membiarkan praktik-praktik yang merusak pengalaman wisatawan terus berulang.
“Kalau Pantai Padang benar-benar ingin dijadikan destinasi unggulan, maka tata kelolanya juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan profesional,” pungkasnya.(da*)
