 |
| Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan akan turun langsung menyelesaikan polemik batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terkait empat pulau yang tengah menjadi sengketa. Keputusan ini diambil setelah mencuatnya ketegangan akibat pemindahan administrasi empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara.
Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu (14/6/2025). Menurutnya, Presiden Prabowo merespons cepat perkembangan situasi dan memilih untuk menangani persoalan ini secara langsung.
“Saya telah berbicara langsung dengan Presiden. Beliau memastikan akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi, dan keputusan resminya akan segera diumumkan,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.
Adapun empat pulau yang menjadi objek sengketa adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, keempat pulau tersebut kini tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namun, pihak Aceh, baik pemerintah provinsi, DPR Aceh, maupun tokoh masyarakat, menegaskan bahwa pulau-pulau itu secara historis, geografis, dan administratif merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
Keputusan tersebut menuai penolakan luas di Aceh. Banyak pihak menilai pemindahan administrasi ini berpotensi melanggar Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang menjamin kekhususan serta batas wilayah provinsi tersebut.
Menanggapi kondisi ini, Presiden Prabowo dikabarkan akan memanggil Menteri Dalam Negeri serta para pejabat daerah dari Aceh dan Sumatera Utara dalam waktu dekat. Pertemuan strategis tersebut ditujukan untuk mencari solusi yang konstitusional dan dapat diterima semua pihak.
“Presiden menginginkan adanya kepastian hukum dan keadilan administratif, agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tambah Dasco.
Langkah cepat dari Presiden ini diharapkan mampu meredam ketegangan antardaerah serta menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan resmi dari Presiden Prabowo dijadwalkan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, yang sekaligus akan menjadi penentu arah penyelesaian dari sengketa yang telah menjadi perhatian publik secara nasional.(da*)
