 |
| Ilustrasi |
Lubuk Sikaping, Rakyatterkini.com– Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung akses pendidikan dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,6 miliar untuk program pendidikan gratis jenjang SMA dan SMK pada tahun 2025.
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program pendidikan gratis 12 tahun yang telah berjalan sejak tahun 2022. Tujuannya adalah memastikan seluruh anak usia sekolah di Pasaman mendapatkan pendidikan tanpa dikenakan biaya.
“Pemerintah Kabupaten Pasaman bertekad untuk terus melanjutkan program pendidikan gratis 12 tahun. Untuk tahun 2025, telah dialokasikan dana sebesar Rp8,6 miliar,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Gunawan, di Lubuk Sikaping, Kamis (26/6).
Gunawan menjelaskan, anggaran tersebut akan disalurkan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Program ini menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pasaman.
“Pendidikan gratis merupakan program unggulan daerah dalam menyiapkan generasi yang unggul, berakhlak, cerdas, dan sehat. Dengan kebijakan ini, seluruh siswa SMA dan SMK di Pasaman dibebaskan dari biaya SPP,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa anggaran ini difokuskan untuk menutup biaya operasional sekolah yang tidak tercakup dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menggantikan pungutan SPP yang sebelumnya dibebankan kepada orang tua siswa.
“Dengan adanya program ini, kami berharap tidak ada lagi anak yang berhenti sekolah setelah tamat SD atau SMP,” tegas Gunawan.
Kepala SMKN 1 Lubuk Sikaping, Muslim, mengungkapkan bahwa program pendidikan gratis ini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap siswa SMA menerima bantuan sebesar Rp700 ribu per tahun, sementara siswa SMK mendapatkan Rp800 ribu per tahun. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pendidikan yang belum tercover oleh BOS,” jelas Muslim.
Namun, ia juga menyoroti tantangan dalam pencairan anggaran yang masih dilakukan di pertengahan tahun ajaran.
“Ke depan, kami berharap dana bisa dicairkan di awal tahun ajaran agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Saat ini sekolah harus mencari cara untuk menutupi kekurangan anggaran sampai dana resmi diterima,” imbuhnya.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Muslim tetap mengapresiasi komitmen Pemkab Pasaman dalam menjaga keberlangsungan program ini.
“Pasaman menjadi satu-satunya kabupaten di Sumatera Barat yang masih menjalankan program pendidikan gratis 12 tahun. Ini adalah langkah luar biasa yang patut dihargai,” tutupnya.(da*)
