 |
| Menteri Nusron beri arahan pada semua Kantah BPN se-Sulteng. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mempercepat proses validasi data pertanahan.
Menurut Menteri Nusron, validasi data ini sangat penting karena dapat menjadi solusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Saya minta agar dalam pelaksanaan validasi data pertanahan ini diterapkan strategi khusus untuk percepatan penyelesaiannya. Apalagi saat ini kita tengah beralih ke sistem digital, jadi momentum ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan optimal,” tegas Menteri Nusron saat memberikan arahan di Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara, Rabu (28/05/2025).
Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan bahwa percepatan proses harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Dia menyebut bahwa sekitar 75-80% tugas Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Dua masalah utama yang kerap dikeluhkan masyarakat adalah lamanya waktu proses dan adanya pungutan liar (pungli). Untuk mengatasi hal ini, Menteri Nusron menegaskan perlunya penyederhanaan prosedur bisnis, pemanfaatan teknologi digital secara maksimal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
“Sistem teknologi informasi harus diperkuat, begitu juga kapasitas dan integritas SDM harus terus ditingkatkan. Model bisnis kita harus tetap akurat, berhati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Nusron Wahid.
Menteri Nusron juga mendorong agar para SDM yang menjadi ujung tombak pelayanan, mulai dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi, hingga petugas loket, terus mengembangkan kemampuan diri secara berkelanjutan.
Menyinggung tentang pengelolaan SDM, Nusron mengungkapkan bahwa saat ini sedang disiapkan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) yang mengatur jalur karier ASN di lingkungan ATR/BPN, mulai dari level staf hingga jabatan direktur dan direktur jenderal.
Peraturan ini juga akan mengatur mekanisme rotasi, mutasi, serta sertifikasi manajemen risiko, sehingga setiap ASN memiliki gambaran jelas mengenai pengembangan karier, durasi penugasan, dan area kerja mereka.
“Ini sangat penting agar kita memiliki SDM yang siap menghadapi tantangan pelayanan pertanahan di masa depan,” ujarnya.
Selain fokus pada peningkatan kualitas internal, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal berbagai program pertanahan, khususnya kerja sama dengan Komisi II DPR RI.
“Saya berharap terjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan legislatif, sebagai bagian dari kolaborasi kebangsaan yang solid,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Harison Mocodompis, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Rahmat beserta jajaran juga hadir dalam kesempatan tersebut.(da*)
