 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Nurhadi, anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, menanggapi insiden kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan job fair oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di kawasan Cikarang, Jawa Barat, pada Selasa (27/5) lalu.
Nurhadi menilai kejadian tersebut menggambarkan betapa besar dan mendesaknya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan. Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya memandang job fair bukan sekadar acara rutin tahunan yang bersifat seremonial, melainkan sebagai cerminan masalah besar pengangguran struktural yang harus ditangani secara serius.
Menurutnya, pendekatan terhadap job fair tidak cukup hanya bersifat administratif atau hanya berdasarkan event semata, melainkan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan di tingkat daerah.
"Job fair harus dipahami bukan hanya sebagai agenda tahunan, tapi sebagai refleksi nyata dari masalah pengangguran struktural yang cukup kompleks," ujar Nurhadi dalam keterangannya pada Senin (2/6).
Selain itu, Nurhadi juga mengkritik kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola tingginya antusiasme masyarakat yang ingin mengakses peluang kerja. Ia menyesalkan kericuhan yang terjadi hanya karena persaingan mendapatkan scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan dengan lowongan pekerjaan.
"Seharusnya, penyelenggara sudah mengantisipasi lonjakan pengunjung dengan mengatur manajemen peserta, distribusi informasi digital, serta pemecahan lokasi acara. Ini adalah standar minimal yang harus dipenuhi terutama saat situasi PHK sedang marak," ujarnya.
Nurhadi mendorong adanya solusi jangka pendek yang lebih tepat guna, misalnya dengan menyelenggarakan job fair secara terdesentralisasi di tingkat kecamatan atau zona industri agar lebih efektif menjangkau pencari kerja.
Lebih lanjut, ia mengimbau pemerintah untuk mengevaluasi kecocokan antara lapangan kerja yang tersedia dengan keterampilan para pencari kerja. Jika terjadi ketidaksesuaian yang tinggi, pemerintah perlu mengintensifkan pelatihan vokasional dan program bimbingan karier.
"Dengan tingginya angka pengangguran dan potensi keresahan sosial yang mulai tampak melalui kericuhan seperti ini, job fair ke depannya harus lebih dari sekadar simbol kepanikan. Ini harus menjadi solusi konkret yang membuka akses pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat," tegas Nurhadi.
Sementara itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjelaskan bahwa tingginya kerumunan di job fair tersebut merupakan refleksi dari antusiasme masyarakat yang sangat besar. Dalam acara kerja pertama tersebut, terdapat lebih dari 2.000 lowongan yang dibuka, tetapi pencari kerja yang hadir mencapai lebih dari 25.000 orang.
Ade menegaskan bahwa bursa kerja ini merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja pemerintahannya, yang fokus utama adalah menekan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi.
"Ke depan, kami berencana menggelar bursa kerja dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari sebelumnya untuk mengakomodasi kebutuhan pencari kerja," ujar Ade di lokasi acara.(da*)
