 |
| Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa empat pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, tidak dapat dimiliki secara pribadi secara utuh. Pernyataan ini menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan penjualan pulau-pulau tersebut melalui situs luar negeri.
"Secara hukum, tidak ada satu pun pulau yang dapat dimiliki sepenuhnya oleh individu. Ada batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Kepemilikan lahan maksimal hanya 70 persen," ujar Bima saat berada di Sumedang, Senin (23/6).
Ia menambahkan, meskipun lahan di pulau dapat disewakan atau dikuasai sebagian, tetap harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. “Semua harus sesuai regulasi. Kami akan melakukan pendataan terhadap wilayah-wilayah yang wajib dijaga, termasuk menelusuri status dan legalitas kepemilikannya,” jelasnya.
Menanggapi kabar penjualan empat pulau di Anambas yang diduga diiklankan melalui situs asing, Bima menyatakan pihaknya akan melakukan verifikasi lebih dulu sebelum mengambil langkah lanjutan.
Sementara itu, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BP2D) Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan bahwa koordinasi telah dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan sejumlah instansi terkait guna menelusuri kebenaran informasi tersebut.
Kepala BP2D Kepri, Doli Boniara, menyampaikan bahwa proses verifikasi sangat penting agar isu yang belum terkonfirmasi tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
"BP2D telah berkomunikasi dengan Bupati Anambas untuk mengecek kebenaran kabar tersebut sekaligus mencegah timbulnya polemik di tengah masyarakat," tutur Doli.
Koordinasi juga terus dilakukan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau.(da*)
