 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia membentuk unit baru bernama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Direktorat ini bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyebutkan bahwa struktur organisasi Ditjen Penegakan Hukum sudah terbentuk meskipun direktur jenderalnya belum dilantik secara resmi. Yuliot enggan membeberkan siapa saja pejabat yang telah dipilih untuk posisi penting di direktorat tersebut.
“Dirjen Penegakan Hukum ini sudah ada penetapan dari Presiden. Saat ini hanya tinggal menunggu pelantikan,” ujar Yuliot pada Minggu (15/6/2025).
Yuliot menambahkan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum akan fokus untuk memeriksa dan menindak para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Direktorat ini juga akan memberikan masukan kepada Menteri ESDM terkait pencabutan IUP yang tidak produktif.
“IUP yang tidak aktif nantinya akan kami evaluasi di Kementerian ESDM,” jelasnya.
Meski begitu, Yuliot belum bisa memastikan kapan pelantikan pejabat Dirjen Penegakan Hukum akan dilaksanakan. Ia berharap kehadiran direktorat baru ini mampu meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional.
“Dengan adanya Direktorat Penegakan Hukum ini, akan dilakukan penilaian terhadap kepatuhan izin yang dikantongi, aktivitas usaha, serta dampak ekonominya, termasuk berapa banyak tenaga kerja yang terserap,” pungkas Yuliot.(da*)
