Notification

×

Iklan

Dugaan Korupsi Modal Pemprov Sumbar Dilaporkan ke KPK

Selasa, 17 November 2026 | 14:26 WIB Last Updated 2026-11-17T07:26:00Z

Perwakilan GERTAK SUMBAR menyerahkan dokumen pengaduan dugaan korupsi 

Padang, Rakyatterkini.com – Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT Padang Industrial Park (PT PIP). 

Pengaduan tersebut disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri (Kortastipidkor Polri), serta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung).

Pengaduan ini diajukan oleh Aryanda Putra, Muhammad Jamil, Viedro Bernanda Fitraski, Fadhli Hakimi, dan Ilham Priduan Zulfira.

Mereka menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan bisnis maupun administrasi perusahaan. Lebih jauh, perlu dipastikan apakah pengelolaan kekayaan milik daerah telah sesuai dengan ketentuan hukum, apakah terdapat keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, serta apakah kondisi tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah.

Sejumlah Persoalan Menjadi Sorotan

Dalam dokumen pengaduan, pelapor menjelaskan bahwa pada awal 1990-an Pemprov Sumbar melakukan pembebasan lahan seluas kurang lebih 108 hektare di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Pengadaan tanah tersebut menggunakan dana APBD sekitar Rp1.958.776.505.

Selanjutnya, tanah tersebut ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT ARP dengan nilai Rp3 miliar. Penetapan itu mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 1995.

Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah dokumen dan peristiwa sejak 1994 hingga 2026, pelapor mengidentifikasi empat persoalan utama yang dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Pertama, terkait komposisi kepemilikan saham. Dalam perda disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki porsi saham sebesar 51 persen, sedangkan pihak swasta 49 persen. Namun, Akta Pendirian PT ARP Nomor 183 justru mencantumkan komposisi kepemilikan masing-masing sebesar 50 persen.

Selain itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 8 September 1999 tercatat bahwa pihak swasta belum sepenuhnya memenuhi kewajiban penyetoran modal.

Kedua, menyangkut perubahan nilai penyertaan modal. Akta Nomor 2 tertanggal 9 Juni 1999 memuat mekanisme penyertaan tanah seluas 108 hektare dengan perhitungan harga Rp5.000 per meter persegi. Dengan demikian, nilai tanah mencapai Rp5,4 miliar atau terdapat selisih Rp2,4 miliar dibandingkan nilai penyertaan sebesar Rp3 miliar yang ditetapkan dalam perda.

Pelapor meminta agar dasar penilaian tanah, perubahan nilai setoran modal, serta pencatatan keuntungan modal (capital gain) dan goodwill diperiksa secara menyeluruh.

Ketiga, mengenai status kepemilikan dan pengelolaan tanah. Berdasarkan dokumen yang disampaikan, Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan tersebut diterbitkan atas nama PT PIP, sementara proses penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak dilaksanakan.

Audit investigatif BPKP Perwakilan Sumatera Barat yang dirujuk dalam pengaduan juga disebut menemukan persoalan terkait pemenuhan setoran modal pihak swasta. Selain itu, terdapat investasi pembangunan infrastruktur menggunakan APBD senilai Rp7.841.822.156,02 yang menurut hasil pemeriksaan tersebut belum dicatat sebagai tambahan investasi oleh PT ARP maupun PT PIP.

Sementara itu, Surat BPK Nomor 96/S-HP/XVIII.PDG/05/2023 tertanggal 19 Mei 2023 turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan risiko hilangnya aset seluas 108 hektare serta potensi tidak diterimanya dividen dan uang pemasukan pemerintah akibat perubahan status hak atas tanah.

Keempat, berkaitan dengan pembagian dividen dan penggunaan dana perusahaan. PT PIP disebut telah menyalurkan dividen bersih sebesar Rp1,53 miliar kepada PT ARP pada Oktober 2014.

Namun, melalui keputusan RUPS pada 29 Juni 2016, pembagian dana tersebut ditunda dan ditempatkan dalam rekening penampungan atau escrow account sambil menunggu hasil audit BPKP.

Dalam dokumen keuangan juga tercatat adanya penggunaan dana PT ARP oleh Direktur Utama sebesar Rp162.758.243 pada 2014 dan Rp377.335.040 pada 2015. Total penggunaan dana yang menjadi perhatian mencapai Rp540.093.283.

Pelapor turut menyoroti bahwa hingga saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disebut belum menerima bagian dividen yang menjadi haknya.

Riwayat Penanganan Sebelumnya

Perkara terkait penyertaan modal tersebut sebelumnya pernah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Namun, proses penyidikan dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print-964/L.3/Fd1/09/2021 tertanggal 14 September 2021.

Selanjutnya, pada 18 Januari 2024, Pengadilan Negeri Padang melalui Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2023/PN Pdg mengabulkan sebagian permohonan pemeriksaan terhadap PT ARP. Dalam penetapan tersebut, pengadilan memerintahkan dilakukannya pemeriksaan dengan melibatkan tenaga ahli yang ditunjuk melalui BPKP.

Pelapor menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang telah berjalan. Meski demikian, mereka berpandangan bahwa penghentian penyidikan sebelumnya tidak serta-merta menutup kemungkinan pemeriksaan terhadap fakta, dokumen, maupun dugaan perbuatan lain yang belum menjadi objek penanganan.

Mereka juga menegaskan tidak bermaksud menyimpulkan adanya kesalahan ataupun konflik kepentingan dalam proses penanganan perkara terdahulu. Hal yang diminta adalah transparansi informasi, pemeriksaan secara independen, serta kejelasan tindak lanjut berdasarkan ketentuan hukum.

Sampaikan Tujuh Permintaan kepada Aparat Penegak Hukum

Melalui pengaduan tersebut, Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat menyampaikan tujuh permintaan kepada aparat penegak hukum.

Pertama, KPK diminta melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap seluruh dokumen secara independen. Lembaga antirasuah tersebut juga diharapkan menguji kewenangannya berdasarkan Pasal 11 UU KPK, termasuk melihat kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dan indikasi kerugian keuangan negara. Selain itu, KPK diminta berkoordinasi atau melakukan supervisi terhadap penanganan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan.

Kedua, Kortastipidkor Polri diminta menindaklanjuti laporan melalui proses penelaahan, penyelidikan, maupun penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang memadai. Penelusuran juga diharapkan mencakup aliran dana dan transaksi terkait penyertaan modal, pengalihan tanah, pembagian dividen, penggunaan dana perusahaan, hingga pihak-pihak yang memiliki keterkaitan. Pengamanan aset yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana juga menjadi bagian dari permintaan tersebut.

Ketiga, Jampidsus Kejagung diminta mengkaji dasar hukum, cakupan, serta pertimbangan penerbitan SP3 pada 14 September 2021. Pemeriksaan juga diharapkan mencakup hasil penyidikan dan audit yang menjadi dasar penghentian perkara, sekaligus menilai kemungkinan adanya fakta atau perbuatan lain yang masih dapat diproses secara hukum dengan tetap memperhatikan asas legalitas, ketentuan daluwarsa, dan hak setiap pihak.

Keempat, ketiga lembaga tersebut diminta menelusuri secara menyeluruh status hukum dan penguasaan tanah seluas 108 hektare. Penelusuran meliputi proses pengadaan tanah, penyertaan modal, penerbitan HGB, pemecahan bidang tanah, hingga kemungkinan transaksi dengan pihak ketiga.

Kelima, diperlukan rekonsiliasi terhadap seluruh komponen keuangan yang menjadi perhatian, mulai dari setoran modal pihak swasta, perubahan nilai penyertaan, investasi APBD sebesar Rp7.841.822.156,02, dividen Rp1,53 miliar, hingga penggunaan dana perusahaan Rp540.093.283. Proses ini diharapkan melibatkan BPK dan BPKP agar perhitungan potensi kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam, aparat diminta memeriksa pertanggungjawaban seluruh pihak berdasarkan peran dan tindakan masing-masing. Pemeriksaan mencakup pihak swasta, direksi, komisaris, pemegang saham, serta pejabat pemerintah daerah. Pelapor menegaskan bahwa siapa pun yang memiliki keterkaitan dan dasar hukum yang relevan perlu diperiksa, tetapi tidak boleh ada pihak yang langsung dianggap bersalah hanya karena jabatan atau kedudukannya dalam perusahaan.

Ketujuh, ketiga lembaga penegak hukum diminta memberikan kepastian mengenai penerimaan laporan, mekanisme penanganan, koordinasi antarlembaga, serta penyampaian perkembangan proses sesuai aturan yang berlaku.

Tegaskan Tidak Mendahului Proses Hukum

Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat menegaskan bahwa pengaduan tersebut bukan bertujuan menuduh individu tertentu ataupun mendahului keputusan aparat penegak hukum.

Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana, pihak yang harus bertanggung jawab, serta besaran kerugian keuangan negara sepenuhnya diserahkan kepada lembaga berwenang melalui proses pemeriksaan dan pembuktian.

Mereka juga menjelaskan bahwa angka-angka yang disampaikan dalam pengaduan merupakan komponen nilai ekonomi yang ditemukan dalam dokumen dan masih membutuhkan verifikasi, rekonsiliasi, serta audit lebih lanjut. Dengan demikian, angka tersebut belum dapat dinyatakan sebagai nilai final kerugian keuangan negara.

Pelapor berharap aparat penegak hukum dapat menguji seluruh dugaan secara objektif, baik untuk membuktikan maupun membantah indikasi penyimpangan yang disampaikan.

Menurut mereka, persoalan ini berkaitan erat dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlindungan aset publik, serta hak masyarakat untuk mengetahui pemanfaatan kekayaan milik daerah.

Mereka berkomitmen mengawal pengaduan melalui jalur konstitusional dan mekanisme hukum yang berlaku hingga diperoleh kejelasan mengenai status aset, pengelolaan investasi, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang nantinya terbukti terlibat.

Bagi mereka, lahan seluas 108 hektare tersebut bukan sekadar hamparan tanah yang tercatat dalam dokumen atau peta. 

Di dalamnya terdapat nilai uang rakyat, penyertaan modal pemerintah daerah, hak ekonomi pemerintah, serta kepentingan masyarakat Sumatera Barat yang harus dijaga dan dilindungi.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update