Padang, Rakyatterkini.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menaikkan gaji para hakim di Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem peradilan sekaligus menjaga integritas para hakim dari berbagai godaan yang dapat mencederai keadilan.
Andre mengungkapkan bahwa para hakim telah lama mengeluhkan stagnasi penghasilan, bahkan selama lebih dari satu dekade tidak mengalami kenaikan. “Kami percaya Presiden mendengarkan suara para hakim, terutama yang bertugas di wilayah terpencil. Mereka menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan, keamanan, hingga kesejahteraan,” ujar Andre, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR.
Ia menjelaskan bahwa penghasilan hakim saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di bawah Mahkamah Agung. "Alhamdulillah, Presiden Prabowo memberi perhatian serius pada persoalan ini. Rencana kenaikan gaji ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini," ujar Andre yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Andre menilai, kebijakan ini sangat rasional jika dikaitkan dengan upaya meningkatkan profesionalisme dan integritas lembaga peradilan. Menurutnya, hakim memiliki peran sentral dalam penegakan hukum karena mereka memutuskan nasib seseorang berdasarkan pertimbangan hukum. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan kesejahteraan yang layak agar para hakim tidak tergoda oleh suap maupun gratifikasi.
“Gaji yang tidak memadai bisa membuka celah bagi potensi pelanggaran etika. Dengan menaikkan gaji, kita sedang berinvestasi pada integritas hakim dan sistem peradilan yang lebih bersih dan tepercaya,” kata Andre.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan ini bukan sekadar soal finansial, melainkan bagian dari upaya membangun lembaga peradilan yang lebih kuat dan dihormati. “Lembaga peradilan adalah salah satu pilar demokrasi. Hakim sering disebut sebagai ‘wakil Tuhan’ di dunia. Maka, sudah sewajarnya negara memberikan penghargaan yang layak melalui kebijakan ini. Semoga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan rencana kenaikan gaji hakim dalam acara pengukuhan calon hakim pada Kamis, 12 Juni 2025. Dalam pernyataannya, Presiden menyampaikan bahwa kenaikan akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan golongan masing-masing hakim.
“Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini menyampaikan bahwa gaji para hakim akan kami naikkan demi kesejahteraan mereka, dengan penyesuaian berdasarkan golongan,” ujar Prabowo.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan bentuk kemewahan, melainkan fondasi untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan bersih. “Ini bukan soal memanjakan. Lebih baik kita gunakan anggaran negara untuk memperkuat lembaga peradilan daripada dibiarkan dirampok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sudah berkali-kali saya ingatkan,” tegas Prabowo.(da*)


