 |
| Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza saat ke Kampus Unand kemarin. |
Padang, Rakyatterkini.com – Ketegangan dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok mulai memberikan dampak pada perekonomian domestik, terutama terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
Meningkatnya arus barang impor ke pasar dalam negeri memunculkan kekhawatiran akan menurunnya daya saing produk UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang belum siap dari sisi teknologi dan pemasaran digital.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menekankan pentingnya upaya perlindungan bagi produk lokal agar tetap mampu bersaing.
"Kami sudah mengimbau para pengelola platform e-commerce untuk memberikan perlindungan lebih terhadap produk UMKM lokal. Tanpa strategi yang tepat, dampak perang dagang ini bisa sangat merugikan pelaku UMKM," ujar Helvi saat meresmikan kegiatan Entrepreneur Hub Terpadu di Universitas Andalas, Padang, Rabu (8/5/2025).
Ia menambahkan bahwa kementeriannya bertanggung jawab memastikan pelaku usaha kecil tidak menjadi korban dari dampak negatif ketegangan perdagangan global.
Berbagai bentuk perlindungan yang tengah digencarkan mencakup pelatihan keterampilan, dukungan permodalan, hingga mendorong perluasan pasar ekspor, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Helvi tidak menampik bahwa masih terdapat tantangan besar, khususnya dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
"Kendala utama kami saat ini adalah rendahnya penguasaan iptek. Kami berharap ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk mencarikan solusi," jelasnya.
Situasi di lapangan turut mencerminkan persoalan tersebut. Ratna, seorang pelaku UMKM dari Bukittinggi, mengaku masih belum mahir dalam memasarkan produknya secara online.
“Kadang saya coba jual lewat marketplace, itu pun kalau dibantu anak saya,” ungkapnya.
Kendati demikian, Helvi tetap percaya diri melihat potensi UMKM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tercatat lebih dari 600 ribu UMKM berkembang di Sumatera Barat, menyumbang sekitar 98 persen terhadap struktur ekonomi daerah.
“Ini menjadi bukti kuatnya fondasi ekonomi kerakyatan yang harus terus kita dorong,” tegas Helvi.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor hingga 7,1 persen pada tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah memperkuat peran UMKM dalam menembus pasar global guna merespons dinamika perdagangan dunia yang terus berubah.(da*)
