 |
| Pemko Padang gelar Rakor normalisasi Sungai Batang Kandis. |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait tindak lanjut pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Sungai Batang Kandis. Rapat ini berlangsung pada Kamis (15/5/2025) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang memimpin jalannya rapat menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi menyeluruh atas hambatan yang masih mengganggu kelancaran proyek normalisasi Sungai Batang Kandis.
“Kita sedang berpacu dengan waktu karena masih ada 10 titik yang harus segera ditangani. Semoga dalam waktu dekat permasalahan ini dapat kita selesaikan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dari pihak BWS,” ujar Maigus.
Ia juga mengajak seluruh warga Kota Padang, terutama yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Batang Kandis, untuk berpartisipasi aktif dan mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan proyek strategis ini.
“Proyek ini sangat penting karena berkaitan dengan upaya pengendalian banjir yang berdampak langsung bagi masyarakat luas,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang yang diwakili oleh Arlendenovega Satria Negara, selaku Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman, Kampar, dan Rokan, mengungkapkan bahwa proyek ini mencakup pengendalian banjir sepanjang 3,2 kilometer dengan nilai kontrak melebihi Rp 120 miliar.
“Pekerjaan ini sangat bermanfaat karena akan mengurangi risiko banjir di tiga kelurahan di Kecamatan Koto Tangah, yakni Pasie Nan Tigo, Lubuk Buaya, dan Batipuh Panjang,” jelas Arlendenovega.
Namun demikian, ia menyebutkan bahwa masih ada sekitar 800 meter dari total 3,2 kilometer panjang proyek yang terkendala dalam proses pembebasan lahan.
Situasi ini menjadi tantangan tersendiri karena pembebasan lahan harus dilakukan bersamaan dengan pengerjaan konstruksi.
“Saat ini kami masih menunggu proses pengadaan tanah selesai. Kami menargetkan seluruh pembebasan lahan dapat rampung paling lambat bulan Juni. Jika tidak, dikhawatirkan pekerjaan konstruksi tidak bisa selesai tepat waktu,” ujarnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Tri Hadiyanto, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Camat Koto Tangah Fizlan, serta jajaran dari BWS Sumatera V dan BPN Kota Padang.(da*)
