 |
| PTPN IV Regional 4 dapat proper biru dari Kementerian LH. |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mematangkan rencana kerja sama di sektor pangan dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Bengkulu, dan Lampung.
Pada Jumat, 2 Mei 2025, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengadakan rapat di ruang kerja Asisten Ekonomi Pembangunan Setdaprov Sumbar untuk membahas kelanjutan inisiatif ini.
Asisten Ekonomi Pembangunan Setdaprov Sumbar, Ary Yuswandi, menjelaskan bahwa rencana kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, ke tiga provinsi tersebut pada pertengahan April. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk memperkuat ketahanan pangan regional.
“Kami telah melakukan pemetaan untuk mengetahui daerah yang surplus dan yang membutuhkan pasokan tambahan. Produk yang surplus akan kami tawarkan kepada mereka, sedangkan yang kurang akan kami minta dari mereka. Secara garis besar, inilah konsep dasar kerja sama ini,” ungkap Ary Yuswandi dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Ary menjelaskan bahwa skema yang akan ditawarkan tidak hanya sebatas kerja sama antar pemerintah (G to G), tetapi juga melibatkan pelaku usaha dari kedua daerah (B to B).
Saat ini, Sumbar mengalami surplus komoditas bawang merah, dengan pasokan mencapai 17.000–19.500 ton per bulan, sementara konsumsi lokal hanya sekitar 2.300 ton per bulan. Di sisi lain, kebutuhan sapi kurban di Sumbar mencapai 42.000 ekor per tahun, namun ketersediaan sapi lokal baru memenuhi sekitar 60% dari kebutuhan tersebut, yaitu sekitar 25.000–30.000 ekor. Kekurangan ini selama ini dipenuhi dari provinsi lain, khususnya Lampung.
Kondisi serupa juga terjadi pada kebutuhan kambing, di mana dari total kebutuhan sekitar 5.700 ekor per tahun, Sumbar hanya mampu memenuhi sekitar 20%, dan sisanya didatangkan dari Lampung.
“Agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lancar, pasokan stabil, dan harga terjaga, kami merancang kerja sama ini dalam bentuk perjanjian yang melibatkan baik pemerintah maupun pelaku usaha,” tegasnya.
Selain itu, Ary menambahkan bahwa kesepakatan ini juga akan membuka peluang pasar baru bagi komoditas unggulan daerah, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian masyarakat setempat.
Sementara itu, Kabag Kerjasama Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Zaki Fahmi Nanda, menyampaikan bahwa Gubernur menargetkan agar kerja sama ini selesai pada awal Juni 2025, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat menjelang Idul Adha.
“Seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur, kerja sama ini harus selesai pada awal Juni, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Idul Adha,” jelas Zaki.
Dengan melihat antusiasme dan kolaborasi yang baik dari setiap OPD dalam merumuskan skema kerja sama serta berkomunikasi dengan provinsi mitra, Zaki merasa optimis target yang ditetapkan Gubernur akan tercapai sesuai harapan. (da*)
