 |
| Pemerintah Kabupaten Agam menggelar rapat koordinasi |
Lubuk Basung, Rakyatterkini.com– Pemerintah Kabupaten Agam menggelar rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menangani premanisme dan organisasi kemasyarakatan bermasalah. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Dinas Bupati Agam, Padang Baru, Lubuk Basung, pada Senin (26/5), sebagai upaya menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, serta kondusif bagi investasi dan pembangunan.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, MM Dt Tan Batuah, yang juga didampingi oleh Wakil Bupati Muhammad Iqbal, SE MCom, serta jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Drs. Edi Busti, MSi, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Bupati Benni menegaskan bahwa pembentukan Satgas Terpadu ini merupakan tindak lanjut instruksi dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah diminta untuk mengambil langkah nyata dalam memberantas premanisme dan mengatasi ormas bermasalah yang mengganggu ketentraman masyarakat serta menghambat aktivitas perekonomian.
“Satgas ini bukan hanya simbol semata, melainkan merupakan wadah kerja kolaboratif antar lembaga dan instansi terkait. Kita harus memiliki visi yang sama serta melakukan sinergi lintas sektor, melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kearifan lokal,” ujar Bupati Benni.
Ia menambahkan, keberadaan Satgas juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung kelancaran program unggulan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Benni menggarisbawahi pentingnya koordinasi dan evaluasi secara berkala agar potensi gangguan dapat dideteksi dan ditangani secara cepat dan tepat.
“Evaluasi rutin adalah fondasi untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Harapan kami, masyarakat merasa aman, dunia usaha tumbuh berkembang, dan pembangunan berjalan tanpa hambatan,” tambahnya.
Kapolres Agam dan Kapolresta Bukittinggi turut memaparkan sejumlah titik rawan di wilayah Kabupaten Agam yang berpotensi mengganggu keamanan. Keduanya menekankan perlunya sinergi yang erat antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif.
Selain isu keamanan, rapat juga membahas arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Agam, khususnya di sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Arif Restu, menyampaikan program unggulan periode 2025–2030, termasuk program Sawah Pokok Murah (SPM). Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas lahan, serta mengintegrasikan pertanian dengan sektor industri dan pariwisata.
“Pertanian akan menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Fokus kami adalah meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memperkuat kelembagaan petani secara berkelanjutan,” jelas Arif Restu.
Pembentukan Satgas Terpadu ini menjadi bukti komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Agam dalam menciptakan daerah yang aman, tertib, dan ramah investasi. Langkah ini diharapkan dapat menjawab tantangan keamanan sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.(da*)
