 |
| Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan dukungan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berencana mengirim siswa yang terlibat tawuran dan perilaku negatif ke barak militer untuk pembinaan karakter, mental, dan disiplin.
“Ini bukanlah pendidikan militer. Barak ini berfungsi sebagai tempat pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin, mental, rasa tanggung jawab, dan moral para siswa,” ujar Natalius saat dijumpai di Makassar, Sulawesi Selatan, pada hari Senin.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak melibatkan kekerasan fisik. Sebaliknya, ini merupakan bentuk pembinaan karakter yang diawasi langsung oleh personel militer.
“Selama tidak ada perlakuan fisik, ini tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM. Justru, ini memberikan tambahan pengetahuan dan membentuk sikap positif para siswa,” tegasnya.
Natalius juga mengonfirmasi bahwa Gubernur Dedi Mulyadi telah mengunjungi kantornya dan menjelaskan bahwa program ini tidak mengandung unsur hukuman fisik.
Ia menekankan bahwa konsep ini berbeda dengan hukuman fisik seperti mencubit, memukul, atau menyakiti tubuh, yang jelas dilarang.
“Tidak ada tindakan semacam itu. Ini murni berupa pembinaan, peningkatan keterampilan, dan produktivitas anak-anak,” tambahnya.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga memberikan tanggapan terkait laporan dari pihak-pihak yang menganggap program ini sebagai pelanggaran HAM dan telah melaporkannya ke Komnas HAM.
“Komnas HAM seharusnya memahami konteksnya. Ini bukan proses peradilan anak. Dalam Deklarasi Beijing dan Riyadh mengenai sistem peradilan anak, tidak ada yang dilanggar,” tegasnya.(da*)
