 |
| Bupati Tanah Datar, Eka Putra, bersama Ketua DPRD Anton Yondra |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Bupati Tanah Datar, Eka Putra, bersama Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan pandangan serta langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah dilakukan di daerahnya dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah, yang digelar Kamis (15/5/2025) di Gedung KPK, Jakarta.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Nurhamdi Zahari dan Kamrita, Pj. Sekda Elizar, Sekwan Yuhardi, Kepala Bappeda Litbang Adriyanti Rustam, Inspektur Daerah Desi Rima, Kepala BPKD Helfy Rahmy Harun, serta jajaran lainnya.
Dalam forum yang turut dihadiri Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah I KPK, Brigjen (Pol) Agung Yudha Wibowo, bersama tim satgas KPK serta kepala daerah dan pimpinan DPRD dari Solok Selatan, Agam, Padang, dan Solok, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa Pemkab Tanah Datar telah aktif melakukan pengawasan di berbagai sektor yang rentan korupsi.
“Pemerintah daerah bersama DPRD Tanah Datar berkomitmen menjalankan proses perencanaan dan penganggaran secara transparan demi kesejahteraan masyarakat. Kami juga secara tegas menginstruksikan seluruh OPD agar menghindari praktik korupsi, baik dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga penggunaan anggaran,” ujar Eka.
Ia menambahkan, selama masa jabatan pertamanya, hubungan sinergis antara eksekutif dan legislatif terus terjaga, dan hal ini mendukung keberhasilan sejumlah program andalan untuk masyarakat.
“Dengan dukungan dari DPRD, Pemkab Tanah Datar telah melaksanakan sejumlah program pro rakyat, seperti layanan berobat gratis, bajak sawah gratis, program makan rendang, dan lain-lain. Semua berjalan lancar berkat sinergi yang baik dengan DPRD dan dukungan dari seluruh perangkat daerah,” ungkapnya.
Bupati Eka juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi pimpinan daerah dan ASN sebagai salah satu cara menekan potensi tindakan korupsi.
“Kami berharap, melalui Rakor ini, KPK juga dapat memperjuangkan peningkatan kesejahteraan kepala daerah dan ASN di daerah. Hal ini penting sebagai langkah preventif untuk meminimalisir bahkan menghapus peluang korupsi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menegaskan bahwa pihak legislatif terus berkomitmen dalam mendukung pencegahan korupsi. Hal ini terlihat dari meningkatnya skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK yang diterima Tanah Datar.
“Capaian MCP Tanah Datar terus meningkat tiap tahunnya. Bahkan pada 2023 dan 2024, kita memperoleh nilai tertinggi untuk kategori kabupaten se-Sumatera Barat. Ini tak lepas dari komitmen DPRD dalam mengawasi delapan area rawan korupsi, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan pendapatan daerah,” jelas Anton.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya adalah satu-satunya pimpinan DPRD yang menandatangani deklarasi bebas konflik kepentingan antara penyedia OPD dan DPRD dalam pelaksanaan Pokir (Pokok Pikiran) DPRD.
“Pokir DPRD yang masuk dalam penganggaran merupakan hasil reses dan dibahas sejak awal tahun. Kami pastikan tidak ada program titipan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi pada tahap perencanaan,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, acara tersebut juga diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.(da*)
