 |
| Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan Salim Muhaimin. |
Painan, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menetapkan anggaran sebesar Rp768,2 miliar untuk sektor pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Anggaran ini mencakup lebih dari 30 persen dari total APBD kabupaten setempat.
Salim Muhaimin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari alokasi dana tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga dapat menghasilkan generasi penerus yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan.
“Anggaran ini relatif tetap jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Salim di Painan, pada 6 April.
Menurut data dari Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, sekitar Rp744,1 miliar dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk biaya operasional, sedangkan sekitar Rp24 miliar sisanya digunakan untuk belanja modal.
Salim menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tersebut terbagi dalam lima kegiatan utama, salah satunya adalah program pengelolaan pendidikan yang mendapat alokasi Rp119 miliar. Program ini mencakup pengelolaan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pendidikan non-formal dan kesetaraan.
“Sebesar Rp251,4 juta dialokasikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di sektor pendidikan dasar, PAUD, dan sekolah non-formal,” tambah Salim.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp647 miliar untuk mendukung urusan pendidikan yang meliputi perencanaan, administrasi umum, dan keuangan perangkat daerah.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan turut menyediakan anggaran sebesar Rp711 juta untuk pengembangan kebudayaan, dengan fokus pada pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan lokal.
“Anggaran ini juga mencakup pengelolaan kesenian tradisional, yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” jelas Salim.
Terakhir, Rp807 juta dianggarkan untuk program pelestarian cagar budaya, termasuk penetapan dan pengelolaan cagar budaya di tingkat kabupaten. (da*)
