Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025. Sementara itu, hingga Maret 2025, Bank Nagari mencatatkan angka Non-Performing Loan (NPL) KUR di level nol persen.
Dalam rangka merealisasikan program KUR, pemerintah bekerja sama dengan 46 lembaga penyalur, yang terdiri dari bank pemerintah, bank umum swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD)—termasuk Bank Nagari, perusahaan pembiayaan, serta koperasi simpan pinjam (KSP).
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 untuk wilayah Sumatera di Istana Gubernuran, Padang, pada Senin (28/4/2025).
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mengungkapkan bahwa tahun ini, kualitas penyaluran KUR mencakup target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang, serta target debitur graduasi sebesar 1,17 juta orang. Selain itu, 60 persen dari total penyaluran KUR ditujukan untuk sektor produksi.
“KUR harus menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan, dengan fokus pada pembiayaan untuk penguatan usaha produktif milik UMKM,” ujar Helvi.
Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam kebijakan ini, Kementerian UMKM bertugas memastikan akses pembiayaan, meningkatkan akses pasar, serta memberikan pendampingan dan pelatihan kepada usaha mikro.
Pada acara yang dihadiri oleh 18 lembaga keuangan, 6 lembaga penjamin, 10 Dinas KUKM, dan 2 inkubator bisnis ini, Wamen Helvi mencatat bahwa penyaluran KUR Regional Sumatera menunjukkan kinerja yang baik, dengan total penyaluran hingga Maret 2025 mencapai Rp17,5 triliun, yang diberikan kepada 270.132 debitur penerima manfaat.
Kedepannya, ia mengharapkan kualitas penyaluran dapat terus dijaga dan ditingkatkan, dengan memperhatikan karakteristik geografis Sumatera, di mana mayoritas nasabah KUR berasal dari sektor pertanian dan perikanan.
“Khususnya di Sumbar, ‘DNA’ masyarakat Minang adalah sebagai pelaku UMKM,” ujar Wamen Helvi.
Ia berharap Rapat Koordinasi yang dilaksanakan dapat mempercepat penyaluran KUR, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga KUR bisa menjadi pendorong utama dalam pengembangan UMKM di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera.
Sebagai informasi, lima provinsi terbesar dalam penyaluran KUR di wilayah Sumatera adalah Sumatera Utara (Rp3,8 triliun), Lampung (Rp2,5 triliun), Sumatera Selatan (Rp2,2 triliun), Riau (Rp2,2 triliun), dan Sumatera Barat (Rp1,9 triliun).
“Kami juga memberikan apresiasi kepada sebagian besar bank penyalur di Sumatera yang telah mencapai target penyaluran 60 persen ke sektor produksi,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Helvi memberikan penghargaan kepada Bank Nagari yang berhasil menjaga NPL KUR di angka nol persen hingga Maret 2025. Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyatakan bahwa penyaluran KUR sepanjang tahun 2024 mencapai Rp1,92 triliun, yang terdiri dari penyaluran KUR Konvensional sebesar Rp1,53 triliun kepada 7.884 debitur, dan penyaluran KUR Syariah sebesar Rp394,70 miliar kepada 2.655 debitur.
Selain itu, penyaluran KUR Marandang pada tahun 2024 mencapai Rp18,51 miliar, yang diberikan kepada 1.889 debitur.(da*)