 |
| Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 28 April 2025. Kehadirannya bukan untuk keperluan pemeriksaan, melainkan dalam rangka mengikuti forum koordinasi dan supervisi (korsup) antarinstansi yang diselenggarakan KPK bersama pemerintah daerah dari wilayah Sumatera.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memang difokuskan untuk wilayah Sumatera Utara. “Ini merupakan bagian dari giat koordinasi dan supervisi, khususnya untuk daerah Sumatera Utara,” ujarnya melalui pesan singkat.
Bobby menyampaikan bahwa pertemuan tersebut melibatkan delapan wilayah, termasuk pemerintah provinsi serta tujuh kabupaten/kota. Ia juga menyebutkan bahwa seluruh daerah di Sumatera akan diundang secara bergiliran dalam forum serupa.
“Untuk hari ini, delapan daerah mendapat giliran. Kami diundang bersama tujuh kabupaten/kota lainnya di Sumatera,” kata Bobby saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Gubernur Sumut itu berada di lokasi selama kurang lebih tujuh jam, sejak pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Dalam forum tersebut, dibahas berbagai aspek yang berpotensi menjadi celah korupsi di tingkat daerah, mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program.
“Kami membahas berbagai potensi korupsi dari berbagai sisi, termasuk dari proses perencanaan sampai pelaksanaan,” ungkapnya.
Soroti Pencegahan Korupsi dan Transparansi Anggaran
Bobby juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi, terutama dalam hal penyusunan anggaran dan peningkatan pendapatan daerah. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat krusial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Fokus pembahasan meliputi upaya penegakan hukum, pencegahan, sinergi antara pemda dan DPRD, hingga optimalisasi pendapatan daerah,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Bobby mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Utara yang tengah menjalani pemeriksaan atas dugaan kasus korupsi.
“Selama hampir dua bulan menjabat sebagai Gubernur, saya melihat bahwa integritas dan moralitas sangat penting. Saat ini ada lima OPD kami yang sedang diperiksa,” ujarnya dalam pernyataan resmi KPK.
Ia juga menilai kehadiran KPK memiliki peran strategis bukan hanya dalam penindakan, melainkan sebagai mitra dalam memperkuat hubungan antara eksekutif dan legislatif daerah agar tetap berjalan secara sehat.
“Kita perlu menjaga agar sistem tidak rusak sejak awal. Jika masuk dalam sistem yang sudah korup, kita harus memilih: ikut rusak atau menjaga integritas,” tegasnya. Ia menambahkan, “KPK harus menjadi tempat yang bisa menerima laporan dan membantu memperbaiki sistem tata kelola di daerah.”
**KPK Ungkap Titik Rawan Korupsi di Pemda**
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, turut mengingatkan adanya sejumlah titik rawan korupsi dalam pemerintahan daerah. Menurutnya, potensi tersebut bisa muncul dalam proses perencanaan anggaran yang tidak transparan, pengadaan barang dan jasa, hingga praktik jual beli jabatan.
“Sebagai pihak utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemda dan DPRD harus mengambil peran besar dalam memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat demokrasi lokal,” tutup Agung.(da*)
