 |
| Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah saat ini tengah merampungkan program pemberian bantuan tunjangan bagi para guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik di luar sistem Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencananya, bantuan akan mulai disalurkan langsung ke rekening para guru pada Mei 2025.
“Program ini sudah hampir selesai, baik dari sisi pendanaan maupun data penerima. Target kami, pencairan bisa dimulai bulan Mei, dan bukan sekadar kemungkinan, tetapi benar-benar Mei,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat konferensi pers di Perpustakaan Kemendikdasmen, Jumat (11/4/2025).
Tunjangan ini ditujukan bagi guru honorer yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, memiliki penghasilan dalam kategori desil 1 hingga 10 berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), serta belum mengantongi sertifikat pendidik.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah bekerja sama dengan BPS dalam melakukan proses verifikasi, termasuk pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan status sertifikasi. Hingga saat ini, sekitar 785 ribu guru non-ASN telah tercatat sebagai calon penerima bantuan.
“Jumlah tersebut belum mencakup guru di bawah naungan Kementerian Agama, yang datanya masih dalam proses verifikasi lanjutan,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dana untuk program ini telah dialokasikan dan disetujui bersama Kementerian Keuangan, dengan periode penyaluran dari Mei hingga Desember 2025.
“Besaran bantuan per guru masih dalam tahap finalisasi. Namun prinsipnya, dana akan langsung dikirim ke rekening masing-masing guru,” ujarnya.
Abdul Mu’ti menambahkan bahwa program ini nantinya akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, mengingat pentingnya dampak program ini terhadap kesejahteraan guru di seluruh wilayah Indonesia.
Saat ini, tim teknis masih menyelesaikan proses validasi akhir, termasuk pengumpulan data nomor rekening guru. Karena sistem penyaluran dilakukan melalui transfer langsung, keakuratan data menjadi hal yang sangat penting.
“Ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib guru non-ASN, yang selama ini belum mendapatkan dukungan tunjangan yang layak. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun pendidik yang tertinggal dalam sistem kesejahteraan nasional,” pungkasnya.(da*)
