Jakarta, Rakyatterkini.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap BUMN industri pertahanan yang tergabung dalam holding DEFEND ID. Ia berharap industri pertahanan nasional mampu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produknya hingga mencapai minimal 50%.
Pernyataan tersebut disampaikan Andre saat bertemu dengan Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, beserta jajaran direksi dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Graha Pindad, Bandung, pada Rabu (9/4). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan ekosistem BUMN di sektor industri pertahanan.
Dalam kegiatan yang sama, Komisi VI juga mengundang PT Pos Indonesia dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) guna melaksanakan fungsi pengawasan pasca-Lebaran, khususnya dalam aspek distribusi logistik dan layanan transportasi.
Andre menjelaskan bahwa DPR RI memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Komisi VI yang membidangi urusan perdagangan, koperasi, BUMN, dan persaingan usaha, menjalankan ketiga fungsi tersebut secara menyeluruh.
“Melalui kunjungan kerja reses ini, kami ingin memastikan bahwa holding DEFEND ID, yang terdiri dari lima entitas BUMN, mampu mendorong peningkatan TKDN hingga lebih dari 50%, seperti pada produk MV3 Garuda Limousine,” ujar Andre yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Acara tersebut turut dihadiri oleh pejabat Kementerian BUMN, yaitu Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur Chairiah dan Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Desty Arlaini, serta jajaran direksi dari holding DEFEND ID seperti PT Len Industri (Persero), PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. Turut hadir pula direksi dari PT Pos Indonesia (Persero) dan PT KCIC.
Dalam sambutannya, Chairiah menyampaikan bahwa sejak terbentuknya DEFEND ID hingga akhir 2024, kinerja holding ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Capaian tersebut terlihat dari kontrak baru yang diperoleh serta pertumbuhan pendapatan, EBITDA, dan laba bersih secara tahunan. Ia pun berharap Komisi VI terus memberikan dukungan dan masukan konstruktif bagi penguatan BUMN di sektor pertahanan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperkuat sektor pertahanan nasional melalui kolaborasi strategis dan peningkatan kapabilitas teknologi. PT Pindad bersama entitas lain di bawah DEFEND ID terus berinovasi dalam pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) demi mewujudkan kemandirian nasional.
Dalam pemaparannya, Sigit menyampaikan sejumlah poin strategis, termasuk visi kolaborasi antarentitas dalam proyek-proyek yang sedang berjalan, komersialisasi produk unggulan DEFEND ID, serta strategi penguasaan teknologi pada 10 program prioritas alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan negara).
“Kami bertekad untuk terus menghadirkan inovasi produk alutsista guna mendukung target penguasaan teknologi nasional hingga tahun 2029,” ungkap Sigit.
Ia juga menekankan perlunya dukungan nyata dari pemerintah, antara lain dalam bentuk keberpihakan terhadap produk dalam negeri melalui belanja alpalhankam, kelanjutan pengadaan untuk produk-produk dengan TKDN tinggi, serta investasi dalam pengembangan ekosistem industri pertahanan, seperti sektor hulu untuk propelan, brassmil, mesin, dan transmisi.
“Tak kalah penting adalah dukungan terhadap pengembangan alutsista yang membutuhkan investasi riset dan pengembangan tinggi, seperti kendaraan tempur, roket, dan sistem pertahanan lainnya,” tambahnya.
Setelah sesi pemaparan dari pimpinan PT Pindad, PT Pos Indonesia, dan PT KCIC, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi atas paparan serta rencana strategis yang disampaikan. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan produk alutsista, kunjungan ke pameran mini DEFEND ID, serta pengalaman langsung mengendarai kendaraan operasional Maung MV3 varian Komando & Tangguh, dan uji coba menembak menggunakan senjata produksi Pindad.(da*)