Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mendatangi mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (19/3). Kedatangannya dilakukan setelah bertemu dengan pimpinan DPR.
Supratman bertemu dengan mahasiswa yang sudah berunjuk rasa sejak siang di area Gerbang Pancasila. Ia didampingi anggota Komisi XIII DPR, Vita Ervina, yang juga berada di lokasi. Dalam pertemuan tersebut, mereka duduk bersama para mahasiswa dan berdialog selama kurang lebih 15 menit.
Mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini berasal dari Universitas Trisakti. Mereka menyampaikan penolakan terhadap RUU TNI serta menegaskan bahwa reformasi bertujuan memperkuat supremasi sipil.
Menanggapi hal itu, Supratman menyatakan akan menjadi penghubung antara mahasiswa dengan pemerintah serta pimpinan DPR.
"Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti," ujarnya dalam keterangan resminya.
"Saya sudah mendengar semua tuntutan mengenai pembahasan RUU TNI. Oleh karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, pimpinan DPR, serta anggota Komisi I," lanjutnya.
RUU TNI Nomor 34 Tahun 2004 mendapat banyak penolakan karena dinilai berpotensi menghidupkan kembali konsep dwifungsi militer. Selain itu, proses pembahasannya dianggap tergesa-gesa dan kurang transparan.
Salah satu poin kontroversial dalam revisi ini adalah penambahan jumlah kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh personel TNI aktif. Selain itu, ada juga ketentuan mengenai peningkatan batas usia pensiun berdasarkan kepangkatan yang menjadi sorotan publik.
Meskipun mendapat banyak protes, pembahasan RUU TNI tetap berjalan. Bahkan, seluruh fraksi di DPR telah sepakat untuk mengesahkannya dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (20/3).
Setelah bertemu mahasiswa, Supratman mengatakan bahwa masih ada peluang untuk mempertimbangkan aspirasi agar RUU TNI tidak dilanjutkan, mengingat adanya kekhawatiran soal dwifungsi TNI.
"Tuntutan mahasiswa agar RUU TNI tidak dilanjutkan mungkin muncul karena mereka belum melihat isi perubahan secara keseluruhan. Ada kekhawatiran soal dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI, padahal sebenarnya berbeda," ujar Supratman di halaman Gedung Nusantara II usai bertemu mahasiswa.(da*)