 |
| Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Banjir di Bekasi dan Bogor |
Jakarta, Rakyatterkini.com– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah strategis dalam menangani banjir yang terjadi di wilayah Bekasi dan Bogor.
Upaya penanggulangan ini difokuskan pada penataan badan dan sempadan sungai, pemulihan situ yang telah hilang, serta peningkatan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan di daerah terdampak.
"Kawasan badan sungai dan sempadannya harus ditertibkan. Jika terdapat bangunan dengan dokumen kepemilikan yang sah, maka akan dilakukan proses Pengadaan Tanah dengan kompensasi sesuai hasil appraisal," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian PU pada Senin (17/3/2025).
Sementara itu, bagi bangunan yang berdiri tanpa dasar hukum, pemerintah akan menempuh pendekatan kemanusiaan dengan mekanisme hukum yang adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Selain penertiban sempadan sungai, pemerintah juga akan merevitalisasi situ-situ yang telah menghilang untuk mengembalikan fungsinya sebagai daerah resapan air.
Berdasarkan data sementara, terdapat 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor yang akan dipulihkan sesuai peruntukannya. Diharapkan, langkah ini dapat membantu mengurangi risiko banjir akibat berkurangnya area tampungan air.
"Semua upaya ini memerlukan proses Pengadaan Tanah karena ketersediaan lahan menjadi faktor utama dalam pembangunan infrastruktur," lanjut Menteri Nusron.
Sebelum proses Pengadaan Tanah dilakukan, terlebih dahulu harus ada penetapan lokasi (Penlok) yang akan ditentukan oleh kepala daerah. Targetnya, penetapan lokasi dapat rampung pada pertengahan April, diikuti dengan proses Pengadaan Tanah yang selesai akhir Mei. Dengan demikian, pembangunan dapat dimulai pada bulan Juni.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya dilakukan bersama Pemprov DKI Jakarta.
"Kami akan melanjutkan koordinasi lebih lanjut dan menyampaikan hasilnya di tingkat pusat," jelasnya.
"Sinergi ini penting agar langkah-langkah penanganan banjir di DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat dilakukan secara menyeluruh," tambah Diana.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga menyambut baik kerja sama ini. "Kami mendukung penuh inisiatif ini dan akan segera menyiapkan kerangka acuan, terutama dalam proses penetapan lokasi (Penlok)," ujarnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN dan PU, serta beberapa wali kota dan bupati di Provinsi Jawa Barat.Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah strategis dalam menangani banjir yang terjadi di wilayah Bekasi dan Bogor.
Upaya penanggulangan ini difokuskan pada penataan badan dan sempadan sungai, pemulihan situ yang telah hilang, serta peningkatan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan di daerah terdampak.
"Kawasan badan sungai dan sempadannya harus ditertibkan. Jika terdapat bangunan dengan dokumen kepemilikan yang sah, maka akan dilakukan proses Pengadaan Tanah dengan kompensasi sesuai hasil appraisal," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian PU pada Senin (17/3/2025).
Sementara itu, bagi bangunan yang berdiri tanpa dasar hukum, pemerintah akan menempuh pendekatan kemanusiaan dengan mekanisme hukum yang adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Selain penertiban sempadan sungai, pemerintah juga akan merevitalisasi situ-situ yang telah menghilang untuk mengembalikan fungsinya sebagai daerah resapan air.
Berdasarkan data sementara, terdapat 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor yang akan dipulihkan sesuai peruntukannya. Diharapkan, langkah ini dapat membantu mengurangi risiko banjir akibat berkurangnya area tampungan air.
"Semua upaya ini memerlukan proses Pengadaan Tanah karena ketersediaan lahan menjadi faktor utama dalam pembangunan infrastruktur," lanjut Menteri Nusron.
Sebelum proses Pengadaan Tanah dilakukan, terlebih dahulu harus ada penetapan lokasi (Penlok) yang akan ditentukan oleh kepala daerah. Targetnya, penetapan lokasi dapat rampung pada pertengahan April, diikuti dengan proses Pengadaan Tanah yang selesai akhir Mei. Dengan demikian, pembangunan dapat dimulai pada bulan Juni.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya dilakukan bersama Pemprov DKI Jakarta.
"Kami akan melanjutkan koordinasi lebih lanjut dan menyampaikan hasilnya di tingkat pusat," jelasnya.
"Sinergi ini penting agar langkah-langkah penanganan banjir di DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat dilakukan secara menyeluruh," tambah Diana.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga menyambut baik kerja sama ini. "Kami mendukung penuh inisiatif ini dan akan segera menyiapkan kerangka acuan, terutama dalam proses penetapan lokasi (Penlok)," ujarnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN dan PU, serta beberapa wali kota dan bupati di Provinsi Jawa Barat.
